Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melakukan aksi unjuk rasa damai ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat pada Senin, (20/5). Aksi tersebut dilakukan mengingat, Pemkab Bandung Barat dianggap telah merugikan serikat pekerja.
Ketua KSPSI Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kiki Saputra Permana menyampaikan, aksi unjuk rasa dilakukan sehubungan adanya beberapa hal yang perlu disampaikan dan didiskusikan kepada DPRDP KBB.
"Hal ini menyangkut netralitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB," ucap Kiki melalui keterangan tertulis, Minggu, (19/5)
Adapun ketidaknetralan tersebut, dia menjelaskan, Disnakertrans KBB dianggap merugikan serikat pekerja dalam dunia pekerjaan di KBB.
Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 4 federasi yang tergabung di DPC KSPSI KBB, pihaknya menyatakan akan melakukan aksi unjuk rasa damai.
"Yang kami lakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang "Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional terkait Hak-Hak Sipil dan Politik," terangnya.
Adapun kegiatan Aksi Unjuk Rasa Damai, dia menuturkan, akan dilaksanakan pada Senin, (29/5) pukul 07.00 WIB sampai 17.00 WIB.
"Dimulai dari Jalan Raya Cimareme Nomor 263 area Gedung HBS menuju Kantor DPRD KBB, Longmarch, Konvoi, serta orasi," ujarnya.
Adapun kegiatan aksi tersebut, dia mengatakan, akan diadakan salawat dan doa bersama.
"Area titik kumpul DPRD KBB, Pemkab Bandung Barat," sebutnya.
Peserta aksi unjuk rasa, dia menyebutkan, sebanyak 500 orang perwakilan anggota dan pengurus seluruh SPA FSP KSP SPSI se-KBB.
"Kami meminta dukungan DPRD KBB Klaster Ciptakerja dari UU mengeluarkan Omnibuslaw. Meminta netralitas kinerja Disnakertrans KBB dalam dunia ketenagakerjaan, serta pernyataan sikap siap mensukseskan Pilkada Serentak 2024 Bandung Barat yang damai dan kondusif, agar melahirkan Kepala Daerah yang Sidik, Amanah, Fathanah, dan Tablig," tukasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved