Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperin) Kabupaten Bandung mengakui jika para pengguna gas 3 kilogram diwilayahnya bukan hanya warga miskin.
- Dukung Vaksinasi, DPRD Kota Bekasi: Pemerintah Harus Tumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Masyarakat
- Forum Purnabakti DPRD Purwakarta Satukan Visi Pengabdian Dari Berbagai Generasi
- Picu Kerumunan, IWO Garut Sesalkan DPRD Gelar Reses Di Masa Pandemi
Baca Juga
Untuk itu, Disperin tengah menunggu formulasi yang disiapkan Pemerintah pusat melalui instansi terkait agar pemanfaatan gas bersubsidi tersebut dapat tepat sasaran.
Demikian diungkapkan Kepala Disperin Kabupaten Bandung, Popi Hopipah, ketika dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJabar melalui sambungan telepon, Sabtu (14/3).
Popi mengharapkan, masyarakat kurang mampu atau berkategori miskin tidak panik seiring dengan adanya isu yang berkembang bila pemerintah mencabut subsidi gas 3 Kg.
"Kami luruskan kembali pencabutan subsidi gas melon tersebut belum dilakukan. Gas 3 Kg masih di subsidi kok, pemerintah masih memikirkan strategi penyaluran," ungkapnya.
Popi menambahkan, baik jajarannya di pemerintah daerah (Pemda) maupun di pusat intens membahas agar gas bersubdisi tersebut betul-betul tepat guna dan tepat sasaran.
"Mana masyarakat yang prioritas mendapat subsidi dan masyarakat yang harus membeli gas melon itu tanpa subsidi. Subsidi untuk warga miskin tak akan dicabut," tegasnya.
Popi juga memastikan, saat ini stok gas melon aman untuk Kabupaten Bandung. Menurutnya kuota gas melon diwilayahnya mencapai 100.819,16 metrik ton per tahun. 
- Sejumlah Pegawai Positif Covid-19, Pemkab Majalengka Tutup Sementara Kantor OPD
- Maksimalkan Potensi SDM, Pemkab Majalengka Akan Bangun BLK
- Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Disetujui Gubernur, BN Holik Segera Dilantik
