Ditinggal Pensiun, Ratusan Jabatan Di Lingkungan Pemkab Bekasi Kosong

Sekretaris BKPPD Kabupaten Bekasi Edward Sutarman/Ist
Sekretaris BKPPD Kabupaten Bekasi Edward Sutarman/Ist

Ratusan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga kini masih kosong dan untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt).


Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BKPPD Kabupaten Bekasi Edward Sutarman menilai banyaknya kursi kosong yang ditinggal pensiun tidak hanya terjadi di level OPD di pusat pemerintahan saja, tetapi juga berimbas ke bawah yakni kecamatan maupun kelurahan.

Kendati demikian, BKPPD tidak memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, melainkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Bekasi.

“Peran BKPPD adalah sebagai pengolah data saja, dimana usulan yang diajukan dari dinas kemudian masuk ke PPK lalu di teruskan ke Bupati Bekasi kemudian baru masuk lagi ke BKPPD,” ungkap dia, Rabu (14/10).

Pria yang akrab disapa Edo tersebut menjelaskan, masalah kekosongan jabatan tentu akan sangat berpengaruh bahkan sangat tidak efektif untuk kinerja kedepan bagi OPD.

“Sebab, perbedaan itu bisa dilihat dari yang ada pejabat dengan yang kosong ditinggal pejabat dalam suatu organisasi yang sudah memantapkan kinerja berbasis anggaran yang terencana,” jelasnya.

Upaya yang kini tengah dilakukan BKPPD Kabupaten Bekasi terhadap masalah kekosongan jabatan ini adalah menunggu keputusan Bupati.

“Pengisian kekosongan jabatan yang masih belum di isi sepenuhnya adalah menjadi hak preogatif Bupati dengan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). BKPPD sendiri memang bagian dari Baperjakat, tetapi dalam hal ini ketuanya adalah Bupati Bekasi dan Sekda,” katanya.

BKPPD sendiri, tambahnya akan mencoba mengusulkan kepada PPK untuk segera melakukan pengisian jabatan yang kosong. Apalagi ke kosongan jabatan dalam satu OPD itu bukan satu orang saja, terkadang lebih dari itu.

“Nanti kita laporkan semua kepada Bupati Bekasi terkait sejumlah jabatan yang kosong, nanti barulah beliau yang menentukan. Karena dalam hal ini kembali lagi kepada hak prerogatif pimpinan,” pungkasnya.