Dongkrak Ekonomi Masyarakat Desa, Fraksi PDIP DPRD Jabar Dorong Realisasi Perda Desa Wisata

Ketua F-PDIP DPRD Jabar, Memo Hermawan (kanan), Sekretaris F-PDIP DPRD Jabar, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira (kiri)/RMOLJabar
Ketua F-PDIP DPRD Jabar, Memo Hermawan (kanan), Sekretaris F-PDIP DPRD Jabar, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira (kiri)/RMOLJabar

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar kini sedang menggarap Perda Desa Wisata. Sebab, Desa Wisata dinilai mampu mendongkrak dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.


Ketua F-PDIP DPRD Jabar, Memo Hermawan mengatakan, desa wisata merupakan sebuah konsep untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat di desa. Oleh sebab itu, pihaknya terus berupaya memperjuangkan Perda Desa Wisata dengan tujuan memaksimalkan dan mengembangkan potensi desa.

"Perda ini selaras dengan yang amanat Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar membangun desa berorientasi ke desa untuk memperkuat desa," kata Memo disela Rakerda II PDIP bertajuk 'Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat, Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara' di Hotel Mansion Pine, Kota Baru Parahyangan, Kamis (10/6).

Menurut Memo, desa harus menjadi perhatian utama setiap kepala daerah di Jabar termasuk gubernur. Sehingga, anggaran-anggaran desa dapat berjalan signifikan.

Sementara itu, Sekretaris F-PDIP DPRD Jabar, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menambahkan, terdapat anggaran dari Pemerintah Pusat senilai Rp1 hingga Rp1,2 miliar. Ia meminta anggaran tersebut dapat difokuskan untuk pembangunan di desa karena selama ini terdapat ketimpangan orientasi pembangunan yang lebih banyak untuk masyarakat kota.

Di samping itu, Yunandar juga mendorong terbentuknya desa digital agar masyarakat di desa bisa merasakan internet dengan cepat. Pasalnya di tengah pandemi Covid-19, hampir segala sektor telah beralih ke digital.

"Tentu kami membutukan dukungan anggaran dari provinsi. Namun, ketika masyarakat sedang membutuhkan jaringan internet yang mumpuni di masa pandemi ini justru pendidikan di desa terabaikan. Sehingga, pembelajaran jarak jauh dapat dikatakan tidak terlalu efektif, belum masalah lagi hardware atau perangkat keras yang kurang mendukung," tambahnya.

Atas hal tersebut, Yunandar meminta di tahun 2021 atau 2022 program desa digital dapat direalisasikan. Hal tersebut perlu segera dilakukan agar mempercepat pembangunan di desa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Rakerda tersebut juga membahas kinerja F-PDIP selama satu tahun ke belakang. Kendati begitu, F-PDIP telah mencoba membangun konsep pembangunan di Jabar khususnya regulasi dan program yang ada di dinas(ASN). 

"Di tahun 2020, kami menjadi inisiator untuk Perda tentang Pusat Distribusi Provinsi yakni suatu konsep untuk membuat rantai pasok yang sederhana bagi kebutuhan petani sampai ke pedagang di hilir. Kalau biasanya harus melalui beberapa rantai pasok dengan Perda ini menjadi lebih efisien, ini yang kami perjuangkan dari F-PDIP," tutupnya.