DPRD Garut Ingatkan Pengembang Selesaikan Perizinan Pembangunan Pasar Bandrek

Pembangunan atau revitalisasi Pasar Desa Bandrek, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, dipastikan belum bisa dilakukan. Sebab, izin pembangunan lahan hingga saat ini belum dikantongi pihak pengembang revitalisasi pasar.


Anggota Komisi I DPRD Garut, Alit Suherman mengatakan, proses  izin penggunaan lahan harus ditempuh sesuai aturan dan perundang-undangan. Terlebih, lahan yang akan digunakan merupakan milik pemerintah.

"Itu kan lahan milik pemerintah desa, berbeda jika pembangunan dibiayai oleh desa tidak mesti mengantongi izin dari Bupati," ujarnya, Jumat (20/11) malam.

Dijelaskan Alit, proses perizinan penggunaan lahan milik desa harus diajukan pengembang sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan. Selain itu, pengembang juga harus memproses perizinan lainnya, seperti IMB, Amdal, dan Amdal Lalin.

"Itu semua harus ditempuh, agar nantinya tidak menjadikan persoalan," ungkap Alit yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Alit mengatakan, revitalisasi Pasar Bandrek rencananya akan dibangun dua lantai dan sebanyak 190 kios. Saat ini sedang berjalan pembangunan pasar relokasi, namun proses perizinan belum dikantongi pihak pengembang.

"Inikan menjadi pertanyaan dari warga pasar sendiri, legalitas pembangunan belum ada," pungkasnya.