DPRD Jabar Desak BPKAD Kebut Inventarisasi Aset

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang/Ist
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang/Ist

DPRD Jabar meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menelusuri aset-aset pelimpahan dari pemerintah pusat. Selain itu BPKAD Jabar juga harus mengakomodir bukti fisik dan dokumennya.


Menurut Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang, hal itu penting agar aset tersebut tidak menjadi persoalan dan dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat.

"Kedepan BPKAD harus menertibkan aset-aset pelimpahan dari pusat, artinya dilimpahkan ke daerah tetapi data dan dokumennya tidak ada. Karena ini yang sering menjadi persoalan,” ujar Rafael, Rabu (7/4).

Rafael mendorong, BPKAD dapat mengejar target-target aset pelimpahan aset dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

Dengan mengupayakan langkah yang progresif dan koordinasi yang terstruktur dengan stakeholder terkait, lanjut dia, inventarisasi aset tersebut dapat memiliki kepemilikan yang tetap. 

"Yang sangat disayangkan adalah tidak ada tindaklanjut yang cepat untuk mengurusi aset tersebut dalam inventarisasi dokumen. Setelah dilimpahkan hanya menyisakan bangunan secara fisik tetapi tidak dilengkapi berkas pelimpahan dan dokuen penunjangnya" tandasnya.