DPRD Jawa Barat mendorong Pemprov Jabar segera menindaklanjuti semua catatan atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.
- Garap Aturan Anyar Soal Pariwisata, DPRD Jabar: Perda 8/2008 Kadaluarsa
- Komandoi HKTI KBB, Edi Rusyandi Diharapkan Wujudkan Kesejahteraan Petani
- Berpengalaman di Legislatif, Azul Tetap Bertanggungjawab Jika Tak Terpilih di Pileg 2024
Baca Juga
Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru’yat mengatakan, pihaknya bakal mengawasi atau mengawal pelaksanaan tindak lanjut LHP LKPD 2022 yang dilakukan Pemprov Jabar.
Kemudian, DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar lewat OPD atau mitra kerja pun bakal melakukan pembahasan atas LHP LKPD 2022 yang baru saja diserahkan BPK RI.
“Iya setelah Rapat Paripurna ini, Pemprov Jabar segera menindaklanjuti catatan penting dari BPK RI, dan kita DPRD Jawa Barat akan membahas catatan atau rekomendasi tersebut bersama OPD atau mitra kerja,” kata Achmad usai Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2022, Bandung, Senin (15/5).
Dalam pembahasan tersebut, pada intinya DPRD Jabar bakal memastikan catatan dari BPK RI ditindaklanjuti Pemprov Jabar. Lalu, memastikan anggaran yang telah ditetapkan dan direncanakan telah sesuai mengikuti aturan yang ada.
Kendati demikian, kata Achmad, DPRD Jabar mengapresiasi prestasi Pemprov Jabar yang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12 kali dari BPK RI. Diharapkan prestasi ini bisa dipertahankan di tahun berikutnya.
Sebab dia menilai, mempertahankan Opini WTP memang sulit dan mahal. Opini WTP adalah wujud akuntabilitas pengelolaan keungan, dan demi mewujudkan Good Governance and Clean Government di Jabar. Sehingga Opini WTP yang diraih Pemprov Jabar patut diapresiasi.
“Selamat atas raihan Opini WTP yang ke 12 kalinya. Tentunya hal ini sangat membanggakan bagi Jabar. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan,” ucapnya. 
- Pemprov Siapkan Anggaran Rp1 Triliun untuk Pilgub Jabar 2024
- DPRD dan Pemprov Jabar Sepakati KUA-PPAS APBD Perubahan 2023
- Pemprov Jabar Pastikan Enam Pj Bupati dan Wali Kota Sudah Sesuai Surat Keputusan Mendagri
