RMOLJabar. Saat ini ada 6 Rumah Sakit dibawah kewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memiliki Direktur Utama. Tak ingin pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut tidak optimal, DPRD Jawa Barat desak Gubernur agar tak berlama-lama membiarkan kekosongan jabatan terjadi.
terkait hal tersebut Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, berencana akan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Berli Hamdani Gelung Sakti, pada hari Senin 23 Juni mendatang.
"Dirut itu masih diisi Plt. ya. Pak Kadis sudah menjawab dan hari senin akan bertemu dengan komisi V akan dibahas," kata Sekretaris Komisi V DPRD Abdul Hadi Wijaya, kepada kantor berita RMOLJabar, Sabtu (22/6)
"Beliau menyatakan saat ini sudah di tahap akhir proses penentuan oleh pak gubernur, supaya beliau Kadis yang baru juga perlu mengkoreksi atau mengecek kemampuan mereka di bidang rumah sakit," sambungnya.
Menurut Hadi saat ini DPRD mendorong pihak eksekutif agar segera menentukan Dirut definitif, mengingat posisi tersebut sangat penting dan memiliki pengaruh untuk berbagai keputusan besar.
"Iya, kami mengkomunikasikan karena ini siapa orang dan yang akan dilantik adalah kewenangan eksekutif. Kami melihat kalau tidak segera dilantik semakin mempercepat peluang kegagalan berikutnya," ujar hadi.
Hadi pun mengingatkan bila RAPBD Provinsi tak lama lagi akan dibahas antara dewan dengan eksekutif. Menurutnya, peran para Dirut penting dalam penyusunan anggaran tiap rumah sakit. Selain itu pihaknya pun ingin para Dirut memberikan masukan terkait Perda penyelenggaraan kesehatan yang sedang disiapkan.
"Kemudian sebentar lagi kita akan bahas APBD 2020, kalau gak ada kepala rumah sakit gak ada yang ngotot, Kedua kita akan bahas tentang Perda penyelenggaraan kesehatan. Kalau gak ada kepala rumah sakit, gak akan ada yang berani ngomong. Kami sangat mengenal karakter itu," tutupnya.[son]
© Copyright 2024, All Rights Reserved