DPRD Jabar Upayakan Gratis Iuaran Pendidikan SMK Negeri/Swasta Di 2021

Pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat bersama tim eksekutif yang dipimpin Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat berkunjung ke Jawa Timur untuk mencari solusi terkait penggratisan iuran bulanan SLB, SMA dan SLB negeri dan swasta, Rabu sampai Kamis (16-17/12).


 

Di Provinsi Jawa Timur, biaya untuk pendidikan sudah gratis sampai tingkat SLB, SMA dan SMK baik negeri ataupun swasta. Hal ini merupakan turunan dari janji kampanye Gubernur (TISTAS atau Gratis Berkualitas) yang kemudian di implementasikan menjadi program pemerintah provinsi, yaitu BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan).

Untuk periode Juli-Desember 2019, Program ini dilaksanakan dengan anggaran Rp904 miliar untuk membantu 1,3 Juta siswa se Jawa Timur.

Di sela-sela kunjungannya, Wakil Ketua Komisi V, Abdul Hadi Wijaya menyampaikan pandangan bahwa kunjungan kerja ini sangat bermanfaat. para anggota dewan dari komisi V bisa mengkaji lebih mendalam bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik di Jawa Timur.

"Ya, sangat bermanfaat karena kami bisa diskusi langsung dengan pihak sentral pelaksana pendidikan di sana dan para kepala sekolahnya juga," kata legislator PKS dari dapil Karawang-Purwakarta ini.

[caption id="attachment_13861" align="alignnone" width="800"] Kunjungan Komisi V DPRD Jabar ke Jawa Timur/Ist[/caption]

Menurut Abdul, kunjungan kerja ini juga untuk mencermati keluhan dari sekolah swasta dan madrasah di Jawa Barat yang belum dimasukkan sebagai penerima program Pembebasan Iuran Pendidikan Bulanan di tahun 2020.

"Kami berinisiatif mencari terobosan yang kelak akan dipersembahkan kepada warga Jawa Barat. Inilah salah satu amanah bagi kami melalui fungsi pengawasan dan anggaran yang melekat pada DPRD," ujarnya.

Lebih lanjut, apa yang dilakukan Pemerintah Jawa Timur sangat mungkin dilaksanakan di Jawa Barat. Mengingat besaran dan volume di kedua daerah itu hampir setara.

"Ya walaupun belum bisa langsung digratiskan untuk SMA/K dan SLB swasta serta Madrasah, minimalnya secara bertahap dengan pengurangan biaya pendidikannya. Menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemprov Jawa Barat," kata Hadi.

Harapan Hadi, program ini bisa diadaptasi serta diimplementasikan di Jawa Barat, secara berangsur-angsur bisa mengurangi kesenjangan yang terjadi antara yang negeri dan swasta.

"Semoga ada perubahan kebijakan Gubernur di 2021 yang akan datang," pungkasnya.