DPRD Kabupaten Bekasi Minta ULP Dan SKPD Kompak Putuskan Proses Lelang Proyek

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Helmi/RMOLJabar
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Helmi/RMOLJabar

DPRD Kabupaten Bekasi meminta eksekutif dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan dinas teknis untuk satu suara dalam menentukan proses lelang pembangunan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan ini. 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi menyebut hingga kini proses pembangunan di Kabupaten Bekasi masih mengalami kendala. Sebab, pada proses lelangnya nanti bahan material pembangunan harus disorder melalui system e-Catalog atau tidak.

"Beberapa hari lalu kita dengar pendapat antara SKPD dan ULP, memang kekompakan antara ULP dan SKPD kalau dilihat memang belum kompak, terus sosialisasi ULP dengan SKPD belum memenuhi syarat yang diinginkan. Proses e-Catalog masih dalam proses kesepakatan harga yang mau ditandatangani oleh Pak Sekda sehingga masih panjang prosesnya," bebernya. 

Padahal kata dia, waktu untuk mengerjakan pembangunan di Kabupaten Bekasi sudah mepet. Masih banyak kegiatan yang belum diserap, baik itu yang bersumber dari APBD murni maupun APBD perubahan.

"Pembangunan di kita lambat, ternyata karena e-catalog sesuai surat edaran bupati yang belum tuntas prosesnya. Kita merekomendasikan, jangan mengambil suatu pilot project di waktu yang mepet, kalau masih belum lengkap, tahan 2021 kan masih panjang. Karena nungguin begini, Disperkimtan saja penyerapan masih 24 persen, jangan mengorbankan pembangunan untuk hal yang masih dalam proses," ungkapnya.

"Saat ini 1400 proyek pembangunan dari perkim yang menanti untuk dilelang, ada 800 di PUPR. Dengan waktu 2 bulan ini kalau masih ngomongin e-Catalog, sampai kapan dibangunnya. Maka kita cari solusinya pelelangan dengan e-Catalog dilakukan di 2021 saja. Di Perpres 16 tahun 2001 pasal 50 ayat 5 tidak diwajibkan dengan system itu. Tapi kata ULP bilangnya melalui e-Catalog tapi ternyata belum siap, makanya jangan melakukan sesuatu di waktu yang mepet," imbuhnya.

Ketidaksiapan ini, kata dia, berdasarkan dengar pendapat dengan dinas teknis yang menjadi mitra kerjanya. Pihak dinas mengaku keberatan dengan system e-Catalog sebab hingga kini belum ada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam sistem pelelangan yang dibuat ULP.

"Orang dinas juga keberatan karena masih HPS yang lama, terus belum ada pemisahan DPA antara upah dan bahan, karena belum kompak disitunya juga. Makanya saya minta agar ULP pakai gaya yang kayak gimana kek diatur oleh ULP, yang penting pembangunan jalan. Saya pengen pembangunan tidak terganggu, makanya SKPD dan ULP berembuk agar tidak berimbas pada lambatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi," tandasnya.