DPRD KBB Ajak Masyarakat Kurangi Ketergantungan Terhadap TPA Sarimukti

DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong masyarakat untuk tidak bergantung terhadap TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, KBB. Hal ini menyusul dengan adanya bencana kebakaran TPA Sarimukti yang terjadi pada Sabtu (19/8) lalu. 

Diketahui, pengangkutan sampah dari empat kabupaten/kota yakni, KBB, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung turut lumpuh akibat operasional TPA Sarimukti ditutup sementara.

Ketua DPRD KBB, Rismanto mengungkapkan, dirinya memberikan apresiasi atas kerja sama yang dilakukan BNPB, Pemda Jabar, Pemda KBB, aparat TNI, Polri, relawan, dan masyarakat yang sudah bahu-membahu mengatasi kebakaran TPA Sarimukti. 

"Termasuk, kolaborasi antar pihak dalam menangani masyarakat yang terdampak kesehatannya," ucap Rismanto saat dihubungi, Selasa (29/8).

Dikatakan Rismanto, peristiwa kebakaran TPA Sarimukti harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar mampu mengelola sampah secara komprehensif dari hulu hingga hilir. 

"Karena menyangkut tanggung jawab banyak pihak, maka perlu ada edukasi yang memadai dalam hal pengelolaan sampah. Sejumlah ahli dan pegiat lingkungan sudah mencetuskan Desa Tuntas Sampah. Gagasan dan semangat ini perlu kita terima," sebutnya.

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bandung Barat ini juga mengingatkan, agar masyarakat Bandung Raya mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti.

"Saatnya kita menuntaskan persoalan sampah di tingkat masyarakat. Pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan sarananya," jelasnya.

Sementara untuk langkah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap TPA Sarimukti, dia menegaskan, DPRD KBB mendorong pemerintah daerah memperbanyak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPS Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan Tempat Pengolahan serta Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) seperti di Legok Nangka. 

"Tentu ini memerlukan suport dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi," ujarnya.

Mengingat saat ini operasional TPA Sarimukti masih ditutup, dia menyatakan, DPRD KBB mendorong pemerintah untuk mencari tempat alternatif pembuangan sampah akhir yang memadai. 

"Opsi lain, jalin kerjasama pembuangan sampah dengan kabupaten sekitar," tukasnya.