DPRD Bandung Barat mendorong terealisasinya program perhutanan sosial di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sebab, program tersebut menjadi salah satu upaya baik dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengirimkan surat bernomor: 552/1592/SJ kepada bupati/wali kota se-Indonesia mengenai permintaan dukungan pengembangan usaha perhutanan sosial, pada Kamis (13/2) lalu.
Program tersebut, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran, serta memangkas ketimpangan dalam pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan di setiap daerah.
Kendati telah digagas beberapa tahun silam dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, namun realisasinya belum optimal karena tidak sepenuhnya akses yang diberikan dalam program perhutanan sosial dimanfaatkan masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala DPRD Bandung Barat, Rismanto menyatakan, pihaknya mendukung terealisasinya program perhutanan sosial di KBB. Sebab, secara geografis, wilayah KBB memiliki berbagai potensi alam dan hutan, tetapi keuntungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
"Pada intinya, kami mendukung program tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," ucap Rismanto dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (15/2).
Rismanto yang juga menjabat Ketua DPC PKS KBB menyebut, program perhutanan sosial telah ada sejak beberapa tahun lalu, namun belum optimal. Sehingga saat ini kembali digulirkan agar masyarakat sekitar bisa memanfaatkan akses yang diberikan dalam pemanfaatan kawasan hutan.
"Program ini sudah bergulir cukup lama namun memang perlu proses yang lebih supaya bisa lebih efektif," terangnya.
Disampaikan Rismanto, pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Bandung Barat mesti bisa menjadi jembatan penghubung antara masyarakat sekitar hutan dengan stakeholder maupun pihak swasta yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai tempat usaha.
Dengan demikian, kata dia, selain perekonomian masyarakat sekitar hutan bisa tumbuh karena terbukanya pasar untuk produk yang dihasilkan, program pemerintah pusat tersebut juga bisa turut direalisasikan pemerintah daerah.
"Tentunya keterlibatan berbagai pihak dalam program ini diharapkan bisa menjaga tercapainya tujuan program ini. Tapi harus tetap menjaga kelestarian hutan dan pemeliharaan lingkungan hidup," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved