Fintech Peer to Peer (P2P) Lending: Bisnis Jalan, Etika Terjaga

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

‘Besar pasak daripada tiang’. Adakah yang pernah mendengar peribahasa di atas? Bagi kita yang berusia di atas 40 tahun, peribahasa ini pernah diajarkan di Sekolah Dasar tempo dulu.

Intinya sederhana saja, janganlah sampai pengeluaran mengalahkan penghasilan. Pesan di atas senapas dengan sebuah pantun yang berbunyi 'Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian'. Intinya, siaplah bersusah payah, walaupun hasilnya baru kelak dinikmati.

Kombinasi peribahasa dan pantun di atas tampaknya masih lengket dalam benak para kasepuhan, atau mereka yang tergolong warga negara senior. Mereka akrab dengan nilai-nilai di atas.

Namun pada umumnya bingung melihat anak cucu mereka yang terlanjur akrab dengan teknologi tinggi, terbiasa dengan gaya hidup yang serba materi, serta sering berbelanja lewat gawai dari jemari mereka.

Bagi masyarakat Indonesia yang sangat kritis dan terbiasa menabung, mereka cenderung berhubungan dengan dunia perbankan. Kalangan ini biasanya berpikir teliti sebelum membeli, bertanya sebelum mengiyakan, dan berkonsultasi sebelum membuat kesepakatan.

Setelah bertanya jawab di sana-sini, dengah hati dan pikiran semakin menyatu, barulah mereka serius pinjam meminjam.

Namun terdapat juga anggota masyarakat yang kurang kritis, namun ingin segera menjawab kebutuhan pendidikan, kesehatan, pembiayaan bisnis, termasuk pembelian kendaraan bermotor.

Mereka umumnya enggan mendalami aturan peminjaman, termasuk pernak-pernik suku bunga dan sanksi yang kelak mendera, sekiranya mereka kelak gagal bayar.

Mereka ini umumnya akrab dengan perangkat gawai, yang dari hari kehari semakin canggih dengan harga yang terjangkau.

Seringkali pula, kelompok terakhir ini menjatuhkan pilihan pada Fintech Peer to Peer (P2P) Lending, yang jumlahnya sangat banyak, dan sulit sekali dibedakan apakah mereka semuanya memiliki ijin beroperasi di Indonesia.

Intinya, Fintech di atas merupakan sebuah alternatif untuk pinjaman, investasi dan tabungan. Jika dulu pinjam-meminjam harus dilakukan secara tatap muka, maka sekarang dapat dilakukan serba cepat walaupun para pihaknya berjauhan. Cukup dengan memberikan identitas kependudukan dan nomor telpon, maka kontrak pinjam meminjam terjadilah.

Menjamurnya Fintech P2P Lending saat ini perlu dicermati. Karena diantara sesama mereka sudah terjadi persaingan yang sangat sengit, melibatkan pemodal dari dalam dan luar negeri, di mana semua mereka sangat bersemangat mencari nasabah, serta berlomba saling cepat memproses pengajuan pinjaman.

Bagaimana masyarakat tidak goyah? Iklan Fintech yang beredar tersebut  sangatlah memikat, disertai berbagai janji yang melenakan, serta dengan mudahnya masuk kedalam perangkat elektronik masyarakat.

Sebelum pandemi Covid-19 tahun 2020 silam, perbenturan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman kerap terjadi, dan seringkali melibatkan aksi kekerasan dari kedua belah pihak, dan biasanya berujung dilembaga penegak hukum.

Dampak Fintech P2P Lending ini sangat terasa dikalangan masyarakat, sebagaimana terbukti dari banyaknyan kasus di media massa. Tidak terhitung cerita seperti meluasnya konflik dalam keluarga, pelepasan aset secara paksa, merebaknya perceraian, serta tingginya rasa malu akibat identitas yang dibukakan kelingkungan luas.

Keadaan serupa kembali terjadi saat ini, menyusul merosotnya ekonomi nasional, yang berujung pada melejitnya harga-harga kebutuhan dasar masyarakat.

Mungkinkah melonggarkan mata rantai di atas? Diperlukan kerja keras berbagai pihak didalam negeri, mengingat walaupun Fintech P2P Lending ini memberikan manfaat jangka pendek, dan berhak berkinerja sepanjang bermaslahat bagi masyarakat, namun seringkali tindak-tanduk sebagian kecil dari mereka dilapangan sangat meresahkan, dan merepotkan lembaga penegak hukum.

Melihat sangat banyaknya kasus yang merugikan kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pekerja lepas, pensiunan, pengrajin, petani, petambak, nelayan, serta juga Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka diperlukan kerja keras  banyak pihak sekaligus.

Pihak pertama yang hendaknya mawas diri adalah masyarakat umum itu sendiri, agar membiasakah membeli sebatas kebutuhan, dan bukannya sebatas keinginan.

Masyarakat hendaknya tidak serampangan membuat hutang baru di atas utang lama, dan paham jika  pinjaman dari Fintech P2P Lending tersebut, walaupun persyaratannya sedikit, namun suku bunganya lebih  tinggi dari pada lembaga perbankan.

Mereka membutuhkan berbagai program sosialisasi dan  penerangan, melalui paket-paket Digital Literacy, yang dibuat secara sederhana, mudah dimengerti, dan berujung pada penyadaran umum.

Intinya, agar mereka lebih berhati-hati menggunakan fitur pada gawai, memahami aturan peminjaman, dan berpikir panjang sebelum membuat perjanjian di dunia maya.

Pihak kedua yang hendaknya juga mawas diri adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri. OJK hendaknya benar-benar mengawasi para pelaku Fintech P2P Lending, yang walaupun telah terdaftar resmi, namun terdapat juga yang memiliki citra buruk dimata masyarakat.

OJK hendaknya memperbanyak pemantauan atas kasus-kasus seperti pengenaan bunga yang sangat tinggi, penagihan pada pihak-pihak diluar peminjam, penyebarluasan data pribadi, serta ancaman yang melecehkan hak asasi para peminjam.

OJK hendaknya juga meningkatkan sinergi dengan Polri, guna meniadakan kemunculan Fintech P2P Lending yang tak berijin, serta menggentarkan kalangan yang seringkali gonta-ganti alamat, termasuk juga mengganti nama aplikasi guna menghindari pantauan aparat negara.

Pihak selanjutnya yang perlu juga diberdayakan adalah media massa cetak, elektronik, dan yang berbasis internet. Semua hendaknya memperbanyak rubrik konsultasi keuangan, serta melibatkan pakar-pakar ekonomi, hukum, dan psikologi.

Rubrik hendaknya dikelola secara dialogis, dengan juga melibatkan perwakilan Fintech P2P Lending. Mekanisme ini diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat luas, serta meniadakan fitnah yang berpotensi merugikan kalangan P2P Lending itu sendiri.

Apakah kerjasama kalangan pendidikan, OJK, dan media massa tersebut sudah terwujud? Jika sudah berjalan, perlu diteruskan kualitas dan kuantitasnya diseluruh wilayah tanah air. Jika perlu, ketiganya secara bersama-sama membuat modul-modul yang mudah dimengerti, dan cepat mencerdaskan masyarakat luas.

Kesimpulannya, Fintech P2P Lending berhak hidup di negeri ini. Namun proses mencerdaskan masyarakat harus digiatkan, guna mengurangi keterpurukan ekonomi masyarakat akibat perilaku ‘Besar pasak daripada tiang.