Politik identitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang dianggap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya tidak akan bisa terhindar. Bahkan, persoalan money politik dinilai bakal lebih kompleks di daerah jika dibandingkan dengan persoalan politik identitas.
- Kesadaran Politik Gen Z Diharapkan Mampu Meredam Politik Identitas Bernada Kebencian
- Haji dan Politik Identitas Global
- Isu Pilpres Kita...
Baca Juga
Selain itu, persoalan politik identitas juga hanya dianggap sebagai peluru-peluru permainan elit-elit politik di pusat yang tidak percaya diri akan kapabilitasnya.
Diketahui, berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia sejak 2018 hingga 2020 tergolong mengalami fluktuasi dalam tiga aspek di antaranya kebebasan sipil, hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
Fluktuasi indeks demokrasi berdasarkan tiga aspek juga terjadi di Jawa Barat, Dalam aspek kebebasan sipil, skors Indonesia 78,46. 77,2. 79,4. Sementara Jawa Barat, 74,9. 65,16. 69,57.
Hak hak politik, Indonesia, 65,79. 70,71. 67,85. Jawa Barat, 64,78. 71,15. 71,64. Sementara, aspek Lembaga Demokrasi, Indonesia dari 2018 hingga 2020, 75,25. 78,73. 75,66. Dan Jawa Barat, 54,8. 70,75. 73,01.
Menurut data Economist Intelligence Unit (EUI), demokrasi Indonesia pada 2021 masih tertinggal jauh, urutan ke 52 di dunia dengan skors 6,71.
Ketua FKUB Kabupaten Tasikmalaya, Edeng Zaenal Abidin menilai, sebagai negara yang masih terbelakang dalam hal demokrasi, Indonesia tidak akan pernah terhindar dari politik identitas.
"Di Amerika saja kemarin waktu Pilpres zamannya Trump, politik identitas ini jelas sangat kental kok, padahal katanya negara ini asalnya demokrasi," terangnya.
Hampir 60 persen masyarakat, ucap Edeng, bersinggungan bahkan cenderung menjadi pelaku money politik di pusat bahkan hingga ke daerah. Jika dibandingkan dengan kasus politik identitas, tambah ia, gapnya cukup jauh.
"Yang paling berbahaya dan bikin Pemilu tidak berkualitas itu karena money politik, bukan identitas. Politik identitas masyarakat juga nggak tahu, itu hanya elit-elit saja yang ribut," tandasnya. 
- Perangi Hoaks dan Money Politik, Ketua Bawaslu Pangandaran: Lebih Bahaya dari Virus Corona
