Forum LPM dan RW Kota Cirebon Ancam Bokiot Musbangkel 2023 Jika Anggaran Masih Disunat

Seluruh angota forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan RW se-Kota Cirebon sepakat akan memboikot Musbangkel di tahun depan jika masih ada pemangkasan anggaran oleh pemerintah kota di tahun ini.

"Ini sebagai bentuk perhatian, kepedulian, dan keprihatinan atas kebijakan dan keputusan Pemerintah Kota Cirebon yang tetap melakukan pemangkasan Musbangkel. Pemangkasan tersebut berdampak terhambatnya pembangunan di masyarakat," kata Ketua Forum LPM se Kota Cirebon, Ari Setyawan, Kamis (11/8).

Ari menambahkan pemangkasan anggaran Musbangkel yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon, telah memeperlihatkan ketidak berpihakan kepada usulan yang sudah disampaikan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

"Pemerintah Kota Cirebon, terlihat kepanikan yang berkelanjutan, sehingga mengambil langkah-langkah kebijakan dan keputusan yang tidak populis dan cenderung mengabaikan kepentingan pembangunan berbasis kelurahan," tuturnya.

Menurut Ari, banyak dampak atas pemotongan anggaran Musbangkel. Seperti menurunnya proses pemberdayaan dan pembangunan di kelurahan.

"Akhirnya, menjadi kontra produktif terhadap tema pembangunan Kota Cirebon dalam koridor pembangunan lima tahunan 2018-2023 yaitu penguatan kolaborasi untuk skselerasi mewujudkan Jota Cirebon kreatif berbasis budaya dan sejarah," paparnya.

Kalaupun melakukan pemangkasan, kata Ari, Pemerintah Kota Cirebon bisa melakukannya pada anggaran belanja daerah yang tidak prioritas, pemotongan belanja daerah yang tidak mendesak, seperti penjalanan dinas, rapat-rapat dan belanja daerah lainnya yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami melihatnya, seperti dibuat  seakan - akan, Kota Cirebon masih darurat akibat pandemi Covid-19. Sementara, di daerah lainnya, bahkan secara nasional justru memperlihatkan keadaan yang sudah berangsur pulih," imbuhnya

Meskipun begitu, jika terus dilakukan pemangkasan anggaran Musbangkel, pihaknya meminta dan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Cirebon, agar mengembalikan lagi program Bantuan Walikota (BAWAL) dalam bentuk block grant kepada RW, agar RW mampu untuk terus melakukan pemberdayaan dan pembangunan di wilayahnya.