Legislator Kabupaten Bekasi meminta pemerintah setempat untuk serius melakukan langkah antisipasi dalam persoalan banjir. Langkah tersebut seharusnya sudah dapat dilakukan sejak dalam perencanaan penganggaran.
- Terjaring Operasi Yustisi, Belasan Pelaku Tindak Asusila dan Prostitusi Jalani Sidang Tipiring
- Mengukur Kebijakan “Spekulatif” BI Pertahankan Suku Bunga
- Jelang Kompetisi Liga 1, Menpora Tinjau Kesiapan Stadion GBLA
Baca Juga
Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi PAN-PBB DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil menanggapi persoalan banjir yang melanda Kabupaten Bekasi.
“Masalah banjir harusnya BPBD dalam perencanaan penganggaran itu kan sudah terprediksi musimnya, jadi harusnya mereka sudah bisa memilah mana kebutuhan jangka pendek, mana kebutuhan dasar, kebutuhan rutin, kemudian mana kebutuhan jangka Panjang. Harusnya skemannya diingetin lagi, itu jadi pola dasar kebijakan lokal, ini kan dari APBD,” ujar Jamil, Rabu (24/2).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan langkah dan upaya untuk meminimalisasi terjadinya banjir dengan menormalisasi sungai dan kali di wilayah setempat. Namun, upaya tersebut dirasa belum maksimal karena fakta yang terjadi saat ini titik banjir di wilayah Kabupaten Bekasi merata di seluruh kecamatan.
“Normalisasi sungai memang kita apresiasi, tapi yang jadi masalah soal kualitas pengerjaannya, ada yang cuman cakar ceker doang, pengawasannya coba liat,” kata dia.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi tersebut juga mengkritik pembangunan infrastruktur yang menunjang upaya pengantisipasian banjir. Berdasarkan temuannya di lapangan, banyak pembangunan yang dibuat malah menjadi penyebab terjadinya banjir.
“Pembangunan yang dibuat pun ternyata fakta di lapangannya banyak yang malah menimbulkan masalah baru. Contohnya, jalan di cor tapi sambungan dari jalan yang sebelumnya tidak rata ada yang tinggi ada yang pendek. Kemudian pengerjaan saluran air, dibeberapa tempat U-Dith yang seharusnya dipendem kedalaman setengah meter, gali lubangnya cuman 40 cm, Jadinya U-Dithnya nongol. Bawahnya jadi dangkal lagi, jadinya sama aja lumpur yang dikeraskan berupa beton U-Dith bukan gali lumpurnya,” bebernya.
Belum lagi persoalan fasilitas pendukung jika banjir menerjang, Jamil menilai Pemkab Bekasi belum siap. Pada banjir kemarin, BPBD Kabupaten Bekasi belum memiliki perahu karet yang memadai. Sehingga, proses evakuasi warga yang terjebak diarea banjir masih menemukan kendala.
“Kemarin perahu karet kita kekurangan, fungsinya kan menolong orang yang tertutup akses. Kita belajar dari pengalaman, ketersediaan perahu karet yang bermesin di kita itu minim untuk membantu warga yang terisolir tapi arus banjirnya deras. Jadi saya pikir, APBD ini jangan hanya sebatas nilai proyek, bukan itu,” bebernya.
“Masalah banjir ini juga bukan kalau sudah reda, orang bisa kembali lagi kerumahnya. Tapi berapa barang kebutuhan pokok rumah tangga yang hanyut, harusnya itu dipikirin juga pemerintah daerah. Kerusakan rumahnya kan harus dipikirin, belum jalannya rusak karena tergerus banjir. Makanya ini butuh pemikiran yang kontinu,” tambahnya.
Untuk itu, sebagai legislator ia mengusulkan agar segera dibuat Peraturan Daerah (Perda) baru yang mengatur penanggulangan banjir.
"Kayaknya kita juga belum ada Perda tentang penanganan banjir, sebaiknya masalah ini juga kita tuangkan dalam Perda tersebut sehingga masalah banjir bisa diselesaikan secara massif," ucapnya.
"Kita bisa tuangkan dalam perda itu seperti larangan masyarakat membuang sampah di sungai, kemudian pembangunan jalan juga harus dibarengi dengan pembuatan drainase, karena banyak juga jalan di Kabupaten Bekasi itu gak ada drainasenya, saya pikir itu bisa dibuat," tandasnya. (ADV) 
- Perangkat Desa hingga RT di Kabupaten Bekasi Dilarang Jadi Timses
- Lestarikan Budaya, Dani Ramdan Ajak Pelajar Tiap Hari Gunakan Bahasa Sunda
- Porkab Bekasi 2023 Bakal Digelar, 15 Cabang Olahraga Dipertandingkan
