Fraksi PKB DPR RI Tegas Tolak Wacana PPN Untuk Sembako Dan Jasa Pendidikan

Cucun Ahmad Syamsurijal/RMOLJabar
Cucun Ahmad Syamsurijal/RMOLJabar

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI tegas menolak wacana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan kebutuhan pokok atau Sembako maupun terhadap jasa pendidikan.


Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal usai menghadiri Mukercab DPC PKB Kota Cirebon, di salah satu hotel yang ada di bilangan Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Minggu (13/6) kemarin.

"Kalau judulnya ke sembako itu pasti yang terkena dampak adalah masyarakat kecil. Jelas kita akan tolak kalau memang mau menerapkan PPN kepada sembako," kata Cucun.

Selain itu, lanjut Cucun, pihaknya juga menolak wacana pemerintah yang akan mengenakan PPN terhadap jasa pendidikan. Menurutnya, jika kebijakan itu diberlakukan, tentu akan membebankan siswa maupun orang tua siswa.

"Pokoknya kalau judulnya impact dari kebijakan itu adalah masyarakat kecil, sudah jelas, Fraksi PKB akan menolak," tegasnya.

Cucun menyampaikan, saat ini RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah masuk ke DPR dan kemungkinan nantinya akan dibahas di Komisi XI.

"Untuk RUU KUP sudah masuk, yang sekarang sedang jadi wacana ini. Tinggal nanti di Badan Musyawarah siapa yang akan bahas. Komisi XI atau AKD lain," paparnya.

"Dan pasukan saya sudah siap. Apapun yang akan membebankan masyarakat, kita tegas akan menolak," demikian Cucun.