Fraksi PKS DPRD Jabar menilai penyaluran bantuan sosial (Bansos) pandemi Covid-19 berupa bahan pokok tidak efektif. Karena pada praktiknya distribusi Bansos dengan cara seperti itu banyak menimbulkan masalah.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (24/9).
"Dewan inginnya bansos pakai uang supaya tidak ada cerita terlantar, adanya telur busuk harus diganti dan lain sebagainya," katanya.
Menurutnya pendistribusian Bansos dalam bentuk bantuan sembako beberapa waktu lalu pada pejalanannya malah menimbulkan gejolak sosial.
Ia menjelaskan, Farksi PKS sebelumnya telah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar perihal mekanisme pendistribusian Bansos tersebutm namun usulan tersebut tidak diakomodasi Pemprov Jabar.
"Usulan ini tidak berlaku saat penyaluran bansos tahap 3 yang akan di salurkan September - Oktober 2020," jelasnya.
Lebih lanjut, Haru mengatakan, pihaknya berkeinginan bansos tahap tiga berbentuk uang tunai. Namun, akhirnya disepakati bansos tahap tiga, berupa uang tunai dan barang, dengan presentase 50 persen barang dan 50 persen uang tunai.
"Hasil kesepakatan Pempov dan DPRD, bansos bentuk uang tunai ini akan direalisasikan pada tahap empat nanti," ujarnya.
Haru menambahkan pendistribusian Bansos berupa uang tunai diharapkan mampu menggeliatkan warung-warung kecil dan pasar tradisional bukan para pedagang besar.
© Copyright 2024, All Rights Reserved