Geram, Wakil Ketua MPR RI Sebut Nadiem Makarim Buta Sejarah!

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid/Net
Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid/Net

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus pelajaran sejarah dalam kurikulum terbaru di tingkat SMA membuat geram pimpinan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid.


"Mendikbud Nadiem Makarim buta sejarah," ujar pria yang akrab disapa Gus Jazil tersebut, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9).

Menurut Gus Jazil, langkah Mendikbud Nadiem Makarim tersebut justru tanpa sengaja telah melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa.

"Ini jelas langkah mundur, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah 'Jasmerah'," tegas  Ketua Umum DPP PKB itu.

Kebijakan tersebut menurutnya akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya, sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar.

"Percayalah, lambat laun, Indonesia akan kehilangan identitas, jatidiri. Kebijakan ini lahir dari Mendikbud yang buta sejarah dan kurang paham pentingnya sejarah," tambahnya.

Untuk itu, Gus Jazil meminta Menteri Nadiem untuk kembali belajar soal sejarah pendidikan di Indonesia.

"Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA," tukasnya.

Diketahui sebelumnya, muncul petisi daring (online) yang mengusung isu soal mata pelajaran sejarah untuk SMA dan sederajat.

Petisi di change.org atas nama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) berjudul 'Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa' telah mendapat 10.473 tanda tangan hingga Jumat malam (18/9).

Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka tidak rela bila pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum.

"Tempatkan mata pelajaran sejarah di struktur kurikulum dalam kelompok mata pelajaran dasar/umum yang wajib diajarkan kepada seluruh anak bangsa di semua tingkatan kelas (X, XI, XII) dan jenjang (SMA/SMK/MA/MAK)!" demikian bunyi petisi itu.

Petisi tersebut muncul seiring beredarnya dokumen digital dengan sampul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Judulnya, 'Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional', tertanggal 25 Agustus 2020.