Relasi politik antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. Sehingga, koalisi partai besutan Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar diprediksi terancam bubar.
- Habiburokhman Gerindra: Putusan MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK
- Gerindra: Prabowo-Gibran Daftar ke KPU Tanggal 25 Oktober
- Dukung Gibran, Dave Laksono: Kemampuan Seseorang Tidak Bisa Dilihat dari Umur
Baca Juga
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A. Khoirul Umam mengatakan, sejak awal Cak Imin cukup legowo menjadi Cawapres. Namun Prabowo dan Gerindra tampak tidak percaya dengan kapasitas Cak Imin dalam mendongkrak elektabilitasnya memenangkan Pilpres 2024.
"Sehingga meskipun sudah deklarasi koalisi, nama Cawapres tetap dikosongkan dan Gerindra bermain dua kaki untuk tetap mencari tokoh potensial Cawapres yang bisa membantu mewujudkan ambisinya sebagai presiden," kata Umam diwartakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/11).
Selain Cak Imin, dalam analisa Umam ada nama Khofifah Indar Parawansa yang masuk daftar nama potensial untuk menjadi Cawapres, termasuk Puan Maharani yang jelas memiliki mesin politik riil di PDIP.
"Karena peluangnya menjadi Cawapres kian mengecil dan posisinya seolah dipandang sebelah mata oleh teman koalisi, maka wajar Cak Imin ingin mengoreksi total skema koalisinya bersama Prabowo," jelasnya.
Dosen Universita Paramadina tersebut berpandangan, jika koalisi dengan Gerindra pecah, PKB akan kembali memiliki keleluasaan untuk membangun narasi politik Islam moderat di panggung demokrasi Indonesia.
Menurutnya, kebersamaan dengan Cak Imin membuka perdebatan di kalangan kiai karena Prabowo terlanjur dipandang sebagian kalangan Nahdliyyinn sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap praktik eksploitasi politik identitas dalam Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019.
"Selain itu, pengalaman koalisi Gerindra-PKB ini bisa menjadi pelajaran penting bagi partai-partai politik yang lain, agar jangan asal deklarasi koalisi jika akad perjanjian dan negosiasi belum selesai," pungkasnya. 
- Pemkab Pangandaran Ajuan Pinjaman Rp350 Miliar, Picu Aksi Massa hingga Ditolak Fraksi
- Tolka Pilkada 2024 Dipercepat, PKB: Alasan Pemerintah Terkesan Dibuat-buat
- Tingkatkan Produktivitas dan Hubungan Industrial yang Harmonis, PTPN VIII Teken PKB dengan SPBUN
