Geruduk Gedung Sate, Serikat Buruh Layangkan Empat Tuntutan ke Jokowi 

Aksi demonstrasi para buruh di depan Gedung Sate, Kota Bandung/RMOLJabar
Aksi demonstrasi para buruh di depan Gedung Sate, Kota Bandung/RMOLJabar

Ribuan massa buruh yang terhimpun dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar menggeruduk Gedung Sate, Kota Bandung menyampaikan keresahannya atas naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu.


Dalam aksinya, mereka menyampaikan empat tuntutan yang diperuntukan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Satu diantaranya yaitu Presiden diminta untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto menilai adanya kenaikan BBM memberikan dampak yang luar biasa pada golongan buruh. Mengingat, upah yang didapat oleh para buruh hingga saat ini belum sesuai.

"Upah minimum sejak dua tahun terakhir ini tidak mengalami kenaikan. Harga barang dan jasa terus naik melambung, tidak sepadan dengan upah yang diterima buruh," ujar Roy, Rabu (21/9).

Dijelaskannya, inflasi kini sudah mencapai di atas 4 persen akibat harga BBM naik. Menurut dia, hal itu akan berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat terutama buruh yang upahnya tidak naik.

"Saat ini upah minimum provinsi (Jabar) dan kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Roy mengungkapkan, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak dalam waktu yang tepat. Mengingat, masyarakat masih belum pulih akibat pandemi Covid-19 tetapi malah dibuat pusing dengan naiknya harga BBM. 

"Upah tidak naik membuat posisi buruh menjadi semakin sulit dan terpuruk yang akan menjadi multiplier effect yang besar," ungkapnya.

Kemudian, ia juga menyinggung soal UU Cipta Kerja Omnibus Law beserta turunannya. Ia menilai UU Cipta Kerja ini membuat nasib buruh saat ini sudah sangat sulit dan sangat terbebani.

"Sekarang BBM naik. Seperti pepatah bilang, sudah jatuh tertimpa tangga, oleh karena itu KSPSI Jabar kembali menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur dan DPRD Jawa Barat," ucapnya.

Adapun empat tuntutan yang dilayangkan yaitu, batalkan Kenaikan Harga BBM, cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law, sesuaikan Upah Buruh Tahun 2022 Sebesar 24 persen, dan naikan Upah Buruh Tahun 2023 Sebesar 24 persen.