Gugatan Moeldoko Masuk Tahap Pembuktian, Demokrat Ajak Publik Soroti Kebohongan KLB Ilegal

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan/Ist
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan/Ist

Sidang gugatan Moeldoko ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI atas ditolaknya pengesahan KLB Deli Serdang memasuki tahap pembuktian. Sidang perkara dengan Nomor 150/G/2021/PTUN-JKT itu diketuai Majelis Hakim Enrico Simanjuntak akan digelar pada hari Kamis (16/9) besok.


Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan mengajak publik menyoroti bukti yang akan diajukan pihak Moeldoko. Hal tersebut ditujukan khususnya kepada para pejuang demokrasi untuk menyoroti dari dekat putar balik fakta hukum yang akan diajukan pihak KSP Moeldoko.

Padahal, sebelum Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Di samping itu, Hinca mengungkapkan, Partai Demokrat mempunyai segala bukti yuridis kuat untuk mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya.

"Semua orang juga tahu, pekerjaan Moeldoko adalah Kepala Staff Presiden. Apa dasar hukumnya mencantumkan dirinya sebagai Ketum Demokrat dalam Gugatan?" kata Hinca yang mempertanyakan pencantuman pekerjaan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dalam dokumen Gugatan di PTUN Jakarta itu, Rabu (15/9).

Selain itu, pada hari yang sama juga diselenggarakan Sidang Gugatan Tiga mantan kader Demokrat peserta KLB kepada Menkumham untuk membatalkan SK AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat Tahun 2020. Hal tersebut tertuang pada Perkara Nomor 154/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai Bambang Soebiyantori yang akan menggelar pemeriksaan Tiga Saksi Penggugat.

"Gugatan penggugat telah kadaluarsa berdasarkan hukum, mari kita lihat kebohongan apa lagi yang gerombolan ini akan kemukakan di persidangan, Kamis siang besok," tegasnya.

Seperti diketahui pada akhir bulan Juni lalu, pihak Moeldoko (Penggugat) telah memasukkan dua gugatan kepada Menkumham RI (Tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Jakarta. Dua Gugatan tersebut, Partai Demokrat sebagai Tergugat Dua Intervensi.