HKTI Jabar Minta Rencana PPN Sembako Dikaji Ulang

Ilustrasi sembako/Net
Ilustrasi sembako/Net

Pemerintah berencana akan memberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak sebesar 12 persen terhadap bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. 


Menanggapi hal tersebut, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah mengkaji ulang mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) PPN untuk barang kebutuhan pokok atau sembako.

Ketua Harian HKTI Jabar, Entang Sastraatmadja mengungkapkan, meskipun kebijakan tersebut masih dalam tahap rencana, seharusnya rencana yang menguntungkan masyarakat. Bahkan ia menilai rencana tersebut berpotensi menyengsarakan masyarakat, apalagi pandemi Covid-19 belum juga selesai.

"Walaupun rencana itu belum dilaksanakan, ya paling tidak dilakukan uji coba dulu dalam skala kecil. Dan masalahnya rencana ini keburu bocor. Saya inget dulu, rencana pemerintah mau mengimpor beras, meski masih rencana tetapi masyarakat tidak suka kalau pemerintah melakukan impor," ungkap Entang saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Senin (14/6).

HKTI Jabar secara tegas meminta pengkajian ulang terhadap rencana PPN bagi sembako. Bahkan, ia menyebut seharusnya kebijakan pemerintah dapat memberikan penghormatan bagi petani, bukan mencederai.

"Sebaiknya sebelum dijadikan kebijakan atau diajukan sebagai rencana ke DPR, pemerintah harus tetap mengedepankan pendekatan teknokratif. Jadi segala sesuatu harus dikaji secara ilmiah dan dasar hukumnya seperti apa," lanjutnya.

Oleh karena itu, imbuh Entang, pemerintah sebaiknya bersikap aspiratif, partisipatif, mendengarkan suara rakyat dan mendengarkan kata hati petani. Kemudian, rencana tersebut diuji coba dan digabungkan dengan kebijakan di daerah, begitu juga sebaliknya.

"Dikaji dulu, digabungkan dengan kebijakan Pusat ke Daerah. Kemudian, dari daerah ke Pusat," imbuhnya.

Kendati demikian, Entang menilai dari sebuah rencana kebijakan yang paling penting yakni dari sisi politis. Oleh karenanya, para politisi harus melakukan pembelaan dan perlindungan kepada masyarakat bukan hanya kepada segelintir orang yang kerap mementingkan kesempatan di atas kesempitan.

Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah bakal mengenakan tarif PPN kepada sejumlah produk sembako. Rencana tersebut mengacu kepada revisi draf Rancangan Undang Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun beberapa produk sembako yang bakal dikenakan PPN di antaranya, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.