Ingin Kerja Dinas Lebih Efektif, Pemkot Cirebon Usulkan Perubahan SOTK

Nashrudin Azis/RMOLJabar
Nashrudin Azis/RMOLJabar

Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengusulkan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Salah satunya tentang perubahan Susunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK).


Perubahan susunan SOTK tersebut perlu dilakukan agar setiap dinas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif serta lebih produktif untuk kepentingan pembangunan Kota Cirebon.

Demikian disampaikan oleh Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis usai hadir dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (1/10).

“Hasil kajian yang telah kami lakukan, bahwa perlu ada perubahan-perubahan di tingkat SOTK atau di tingkat dinas agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya serta agar lebih bisa lebih produktif dalam menghasilkan hasil kerja untuk kepentingan pembangunan Kota Cirebon”, ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi menjelaskan, ada beberapa kategori dalam perubahan tersebut. Seperti di antaranya pemisahan dinas, penyesuaian urusan, perubahan nomenklatur dan perubahan status.

Agus menyebutkan, adapun dinas yang akan dipisahkan adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP). Dinas tersebut akan dibagi dua menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dikatakan Agus, untuk penyesuaian urusan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DSPPPA), yang sebelumnya mengurusi tiga urusan, nantinya hanya akan mengurusi 2 urusan. Yakni dinas sosial pemberdayaan masyarakat.

Sementara untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan digabungkan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

“Peningkatan Kantor Kesbangpol menjadi Badan Kesbangpol, setingkat Eselon II. KPBD juga berubah menjadi badan tapi dengan tipe B, setingkat Eselon III”, ungkapnya.

Selanjutnya, untuk perubahan nomenklatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan akan berubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Badan Keuangan Daerah akan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

“Kemudian perubahan jabatan Direktur Rumah Sakit dari fungsional menjadi struktural setingkat dengan jabatan tinggi pratama, Eselon IIb”, jelasnya.