Inspektorat Pangandaran Minta Perjanjian Sewa Sempadan Pantai Madasari Dibatalkan

Sempadan Pantai Madasari, Pangandaran/RMOLJabar
Sempadan Pantai Madasari, Pangandaran/RMOLJabar

Pasca melakukan peninjauan lapangan terkait penyewaan sempadan Pantai Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Inspektorat Kabupaten Pangandaran minta perjanjian dibatalkan.


Diketahui, beberapa waktu lalu Inspektorat Kabupaten Pangandaran melakukan kajian dan peninjauan lapangan untuk memastikan proses transaksi penyewaan lahan yang diklaim Kepala Desa Masawah sebagai aset Desa.

Dari hasil kajian, surat bernomor WAS.09/236/Insp.03/2022 dilayangkan Kepada Kepala Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk ditindaklanjuti secepatnya.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi menjelaskan, ada empat hal yang menjadi sorotannya dalam melakukan peninjauan lapangan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Kepala Desa Masawah. 

" Dari hasil kajian kami, ada beberapa rekomendasi, simpelnya kami minta pembatalan perjanjian karena itu mal administrasi, " Jelas Apip kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (9/8).

Beberapa dokumen Diantaranya ada SK BPD tertanggal 6 Januari 2022 Bernomor 143.1/kpts-01/BPD/2022 Tentang Persetujuan Kerjasama Tanah Kas Desa Untuk Pengembangan Usaha Pengelolaan Tempat Wisata.

" Disana ada diktum yang berbunyi perjanjian dituangkan dalam perjanjian kerjasama setelah izin Bupati diterbitkan. Ya itu kan nggak ada izin," terang Apip.

Kedua, ucapnya, Surat Kepala Desa Masawah kepada Bupati Pangandaran tertanggal 11 Januari 2022 bernomor 143.1/05/Ds/2022 terkait pengelolaan izin kerjasama pemanfaatan tanah kas Desa untuk pengembangan usaha pengelolaan tempat wisata oleh PT Dwi Manunggal Cemerlang.

" Ya sudah jelas dong, izin Bupatinya juga belum diterbitkan sampai sekarang, kan ini jadi titik pokok boleh dan tidaknya surat perjanjian kerjasama dibuat," papar Apip.

Yang ketiga, kata Apip, Surat Kerjasama tentang pemanfaatan tanah kas Desa untuk pengembangan usaha pengelolaan tempat wisata oleh PT Dwi Manunggal Cemerlang tertanggal 14 Desember 2021 bernomor 591.1/01/Pemdes/202.

" Dalam pasal 5 ayat 3 perjanjian itu ada klausul, perjanjian berakhir ketika bertentangan dengan ketentuan aturan perundang undangan," tuturnya.

Dokumen terakhir, tukas Apip ada Kuitansi penerimaan biaya sewa tanah kas Desa Masawah sebesar Rp 10 Juta tertanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani Kepala Desa sebagai penerima uang. 

" Kalau urusan uang ini harus dikembalika  kepada PT Dwi Manunggal Cemerlang, intinya perjanjian tersebut batal karena melanggar Permendagri 1 2017 dan Perbup 51 2019," pungkasnya.