Jamkeswatch Minta Pembahasan RUU BPJS Kesehatan Dihentikan

DPR RI dan pemerintah saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun, RUU tersebut kini mendapat penolakan dari Jamkeswatch karena dianggap bakal mempersulit kinerja BPJS Kesehatan. 

"Hentikan pembahasan RUU Kesehatan yang saat ini sedang berjalan dan kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk jaminan kesehatan seluruh Rakyat Indonesia," kata Sekretaris Eksekutif Jamkeswatch Abdul Gofur, Kamis (9/2). 

Dalam RUU tersebut, Gofur melihat banyak poin yang bermasalah salah satuny soal kedudukan yang diubah menjadi di bawah kementerian, komposisi keterwakilan dewan pengawas, serta perubahan tugas pokok BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. 

"DPR jangan mengebiri independensi dan kewenangan BPJS Kesehatan sebagai lembaga wali amanah yang selama ini sudah tepat berada langsung di bawah Presiden dalam memberikan layanan kesehatan kepada segenap masyarakat," katanya. 

Jika demikian, ia memandang BPJS Kesehatan tidak bisa leluasa dalam memberikan pelayanan yang prima karena dikhawatirkan Kementerian Kesehatan bakal sering mengintervensi kebijakan. 

"BPJS Kesehatan yang selama ini fokus memberikan layanan kesehatan kepada peserta nantinya malah sibuk melayani tugas-tugas dari kementerian, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada intervensi dari pemodal besar yang selama ini bermain di bidang layanan kesehatan dalam pengambilan kebijakan," katanya. 

Jamkeswatch juga mengkritisi komposisi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang selama ini berjumlah tujuh orang meliputi dua orang unsur perwakilan pekerja, dua pemberi kerja, dua pemerintah, dan satu tokoh masyarakat menjadi satu perwakilan pekerja, satu pemberi kerja, serta empat pemerintah. 

"Perubahan komposisi ini akan membuat pemerintah menjadi dominan dalam mengambil keputusan, mengingat mekanisme pengambilan keputusan di dalam suara dewan pengawas bersifat kolektif kolegial," katanya. 

Gofur meminta DPR dan pemerintah untuk tidak terlalu mengintervensi kebijakan jaminan kesehatan masyarakat karena jika dilihat dari jumlah iuran pemerintah yang masuk ke BPJS Kesehatan masih lebih kecil dibandingkan iuran yang dikumpulkan dari peserta PPU, PBPU, dan kepesertaan lain. 

"Berikan kewenangan kepada BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi untuk menjamin kesehatan rakyat dengan langsung melapor kepada Presiden," ucapnya. 

"BPJS Kesehatan lahir atas perjuangan besar kaum buruh yang ingin mewujudkan jaminan kesehatan untuk seluruh Rakyat Indonesia, atas dasar itulah Jamkeswatch akan terus mengawal program BPJS kesehatan dapat berjalan dengan baik sesuai cita-cita Sehat Hak Rakyat," tandasnya.