Jarang Nongol di Media, Ketua DPRD Pangandaran Pastikan Perda Pemanfaatan Lahan Terlantar Segera Rampung

Aspirasi petani berupa peraturan daerah (Perda) tentang Pendataan Pemanfaatan Lahan Terlantar telah diterima Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin. Namun, ia meminta maaf jika dirinya termasuk anggota dewan lainnya jarang berbicara di media massa.

Hal tersebut disampaikan Asep Noordin saat menemui massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan DPRD Pangandaran, Kamis (25/5).

"Mohon maaf kalau DPRD jarang ngomong di media, tapi komunikasi. Karena jarang-jarang juga media yang menyampaikan apa yang dilakukan oleh DPRD," ujar Asep Noordin.

Meski jarang berbicara di media massa, Asep mengaku, DPRD kerap berkomunikasi dengan para pengurus Serikat Petani Pasundan (SPP) Pangandaran terkait bagaimana Perda yang sedang diajukan bisa lahir.

"Sudah sampai sejauh mana? Sudah menjadi Raperda, tahapannya nanti bulan Juli kita akan membahas dan menetapkannya menjadi Perda," ungkap Asep.

Soal Perda, kata Asep pasti dibuktikan dan sedang diproses karena pembuatan regulasi tersebut memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ia meminta, para Pengurus SPP untuk menyampaikan hasil komunikasinya dengan DPRD.

"Maka saya minta temen-temen SPP sampaikan kepada anggota, kami membuka ruang saran masukan dari temen-temen. Tahun ini pasti ditetapkan menjadi Perda," jelasnya.

Diketahui, ratusan massa yang berasal dari Komite Anti Penindasan Rakyat dan Koalisi Anti Mafia Hukum Serta Mafia Pemerintah menggeruduk DPRD Pangandaran pada Kamis (25/5) kemarin.

Massa aksi yang diperkirakan lebih dari lima ratus orang tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti petani, pemuda, mahasiswa hingga para pengacara.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai tuntutan, serta orasi keresahan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pangandaran akhir-akhir ini.

Para orator menyampaikan aspirasi dan keluhannya secara lantang dan bergantian serta disambut dengan seruan-seruan dari masa aksi. Demonstrasi berujung damai dan tanpa kericuhan sedikitpun.

Aksi yang dilakukan mengundang semua pihak untuk menyuarakan aspirasinya. Tidak hanya para peserta, aparat kepolisian, beberapa anggota dewan hingga ketua DPRD juga turut bersuara di mimbar bebas.