Jelang Paripurna Putusan BK Soal Diksi Limbah, Ketua DPRD Kuningan Adukan Tiga Wakilnya

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy saat menunjukkan surat aduannya/RMOLJabar
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy saat menunjukkan surat aduannya/RMOLJabar

Tiga Wakil Ketua DPRD Kuningan diadukan ke Badan Kehormatan (BK). Aduan tersebut dilakukan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy jelang rapat paripurna yang membahas putusan BK soal diksi limbah, dan rencananya digelar Jumat (13/11) malam.


Dalam aduannya tersebut, Nuzul membuat dua surat aduan yang disampaikan secara pribadi dan diserahkan langsung kepada Ketua BK DPRD Kuningan, Toto Taufikurohman Kosim. 

"Saya menghormati putusan BK terkait diksi limbah, namun ini kan masih berproses. Dan hendaknya proses ini kita lakukan sampai selesai," kata Nuzul, ditemui di rumahnya, Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana, Jumat (13/11). 

Ia menjelaskan, dalam surat aduannya ke BK, ketiga Wakil Ketua DPRD yakni Dede Ismail (Fraksi Gerindra Bintang), Ujang Kosasih (Fraksi PKB), dan Kokom Komariah (Fraksi PKS), diadukan atas dugaan melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib DPRD. 

"Atas nama pribadi dan Ketua DPRD Kuningan, saya sudah mengadukan ketiga Wakil Ketua DPRD tadi ke Badan Kehormatan (BK)," ucap Zul sapaan akrabnya. 

Ketiga Wakil Ketua DPRD tersebut, kata Zul, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik dan melanggar Keputusan Pimpinan DPRD Kuningan Nomor 1884/KPTS.16-PIMP/2019 tentang pembagian tugas pimpinan DPRD Kuningan. 

Zul menambahkan, pelanggaran kode etik tersebut di mana yang bersangkutan bertindak tanpa wewenang (onbevoegheid) dengan melaksanakan rapat atau kegiatan kedewanan tanpa persetujuan Ketua DPRD yang menyebabkan tindakannya tidak sah (secara hukum). 

"Kegiatan yang di maksud adalah Rapat Banmus yang di selenggarakan pada hari Kamis, 22 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB diruang Badan Anggaran DPRD Kuningan," katanya.

Zul mengatakan, dalam pengaduan tiga anggota DPRD Kuningan, khususnya terhadap Wakil Ketua DPRD yakni Dede Isamil juga melakukan pelanggaran lain. 

"Bersangkutan bertindak mendatangi surat undangan rapat paripurna pada 20 Oktober 2020 tanpa izin dan sepengengetahuan Ketua DPRD Kuningan yang sah," ujarnya.

Selain itu, kata Zul, Dede Ismail telah membuat surat atas nama lembaga DPRD Kabupaten Kuningan yang ditujukan ke DPR RI.

"Dalam surat yang dibuatnya itu, berisi tentang pernyataan sikap DPRD Kabupaten Kuningan atas Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) tanpa persetujuan para pimpinan dan Badan Musyawarah. Kemudian surat itu dibuat pada tanggal 12 Oktober 2020 seharo setelah aksi unjuk rasa mahasiswa terkait Omnibuslaw," katanya. 

Sementara itu, Ketua BK DPRD Kuningan, Toto Taufikurahman Kosim saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya tidak direspon.

Berbeda dengan Wakil Ketua BK DPRD Kuningan, Purnama. Saat dihubungi ponselnya, mengatakan, bahwa aduan sudah masuk.

 "Iya aduam sudah ada dan saya belum membaca isi aduan tersebut, karena posisi sedang di Indramayu dalam rangka tugas partai," kata Purnama.