Jika Ada Konvensi Dari Koalisi Indonesia Baru, Ganjar Atau Anies yang Layak Dipilih?

Ganjar Pranowo (kiri) Anies Baswedan (kanan)/Net
Ganjar Pranowo (kiri) Anies Baswedan (kanan)/Net

PARTAI Nasdem diklaim  sebagai inisiator gagasan suksesi  kepemimpinan nasional melalui konvensi. Partai besutan Surya Paloh ini berhasil menggelar Konvensi dan melahirkan rekomendasi Nama Capres meraih tiket  dalam pemilu  2019 dimana Jokowi Widodo adalah presiden hasil rekomendasi Konvensi Nasdem. Berkat strategi jitu ini Nasdem berhasil menaikan elektoral dan pada pemilu 2019 berhasil mencapai suara gemilang 9,6 persen DPR-RI atau 88 kursi.

Rekomendasi Capres dari konvensi sangat linier dengan perolehan suara akibat dari efek jas dasi (coattail effect). Bidikan konvensi berhasil memperoleh kursi kepresidenan kendati presiden terpilih bagian hasil konsorsium koalisi gemuk partai GOLKAR, PDIP, PKB, Nasdem, PPP.

Dalam bahasa akademis, terminologi  konvensi merupakan hukum kebiasaan dalam konteks ketatanegaraan yang diterapkan dan  dilangsungkan di lembaga-lembaga negara atau eksekutif. Konvensi  mengandung hukum tidak tertulis dalam kelembagaan dan ketatanegaraan sedangkan hukum tertulis disebutkan bagai konstitusi seperti UUD 45. Konvensi dalam pengertian pendekatan politik diartikan sebagai bagian proses dan tindakan permusyawaratan kesepakatan berkaitan dengan kebiasaan (tradisi), adat istiadat dan sebaginya.

Pengertian konvensi dalam perpektif politik bersifat aktif dan dinamis. Partai politik seperti Nasdem memaknai istilah konvensi sebagai cara atau alat  seleksi kader atau  tokoh yang dilakukan partai (organisasi). Sistem kerja konvensi sangat sistematis dan terukur.

Dengan melakukan tahapan awal yakni penjaringan calon dilanjutkan proses verifikasi dan diakhiri dengan uji kepantasan yang menghadirkan semua calon, banyak saksi dan tim penguji baik pakar tokoh akademisi dan sekaligus elite partai  penggagas. Konvensi seperti layaknya sidang senat terbuka universitas untuk memperoleh gelar doktoral.

Konvensi dipercaya sebagai proses seleksi pemimpin nasional  yang paling kredibel dan telah memenuhi standar niai-nilai profesionalisme akademis, legalitas politik dan uji kepantasan publik sebagai  prasyaratan kompetensi nilai demokrasi.

Gagalnya Nasdem menggelar konvensi yang rencana akan digelar bulan Juni 2022 penulis melihat momen tersebut diambil alih kongsi partai. Gagasan konvensi bisa jadi ditindaklanjuti gerak cepat dengan terbentuknya  koalisi tiga bersatu terdiri tiga partai besar dan menengah yakni PAN,PPP dan Golkar.

Nasdem kehilangan momentum politik  dengan meninggalkan tradisi konvensi digeser dengan ritual partai yakni rakernas yang dijadwalkan digelar tanggal 15-17 Juni 2022. Ironi sekali tiba-tiba membatalkan konvensi yang sudah diamanatkan dalan  Kongres Nasional tahun 2021 yang memberikan amanat resmi ke Pengurus DPP Nasdem untuk menggelar konvensi di pertengahan Juni 2022.

Nasdem terbentur oleh prasyarat konvensi yang telah dibuatnya yakni konvensi diarahkan untuk menjaring dan memilih calon pemimpin pemimpin nasional non partai, sementara dalam  proses penjajakan dengan partai lain hampir semua partai menginginkan  ketua partai menjadi capres.

Alasan Nasdem tidak bisa mengusung capres sendirian, hanya kuasai perolehan DPR RI sebesar 9,6 % serta persayaratan dari KPU berkaiatan pencalonan capres harus memenuhi ambang batas presiden  (Presidential Threshold) sebesar 20 %. Ketua Umum Surya Paloh akhirnya menyerah dan memutuskan menggeser konvensi menjadi rakernas. Faktor teknis internal partai  dan administrasi aturan KPU mengharuskan konvensi batal digelar dikarenakan tidak tercapainya pencapresan syarat-syarat  formal ditambah belum ditemukannya partner partai yang akan membangun  koalisi bersama.

Koalisi partai sebagai syarat mutlak bagi Nasdem untuk bisa mencalonkan capres, minimal mengarah total suara 20 % ambang batas pencalonan  presiden. Pada akhirnya Nasdem menyerah dan gagal menggelar konvensi.

Konvensi telah gagal dipertahankan padahal yang menjadi ciri khas Nasdem sebagai partai penggagas penjaringan calon pemimpin nasional non partai dengan mekanisme seleksi paling kredibel, terbuka, profesional dan mampu mengangkat partainya sebagai partai dengan gagasan-gagasan mencerahkan untuk berfikir kebangsaan.

Koalisi Tiga Bersatu atau dengan sebutan Koalisi Indonesia bersatu (PAN, PPP dan Golkar) diklaim sebagai Koalisi Indonesia bersatu jilid 2. Tiga partai tersebut ditenggarai sebagai pendukung pemerintah. Koalisi ini dianggap  sebagai perwujudan dan semboyan semangat perbedaan, Bhineka Tunggal Eka mewakili banyak identitas dan terkandung nilai-nilai luhur kebangsaan.

Gagasan berani ini sangat menarik dalam kontestasi demokrasi secara keselurahan baik kontestasi Pileg dan Pilpres dan juga kearah kontestasi lokal yakni pilkada. Komposisi partai dan dalam koalisi melambangkan kekuatan nasionalis-religius.   Diprediksi ketiga partai akan memperoleh  basis dukungan nasional dan masyarakat  religius secara merata disemua Provensi Indonesia.

Kekuatan koalisi ini dianggap sebagai politik membendung politik identitas paska pemilu 2014 dan 2019 yang melahirkan kubu kampret dan cebong.

Kekuatan politik koalisi cukup besar dan mempunyai ciri  posisining daya tawar dalam berbagai kepentingan politik nasional. Dengan memperoleh kursi diparlemen sebesar 23,4 %  atau 148 Kursi DPRRI  dengan komposisi peroleh kursi  Golkar 88, PAN 44 dan PPP 19 koalisi ini sudah berhasil melampaui ambang batas presiden (presidential threshold). Artinya koalisi ini mempunyai tiket untuk mengajukan pencapresan sendiri. Pada dasarnya koalisi ini bisa mencalonkan capres dari internal partai.

Ketua umum ketiga partai mempunyai peluang yang sama tergantung lobi-lobi khusus atau hasil konsensus  bersama. Ketika koalisi menginginkan nama tokoh di luar koalisi, sebagai capres alternatif harus dengan syarat ketat yakni mempunyai elektbilitas tinggi yang menambah daya dorong dan dongkrak  koalisi ataupun partai pengusung. Dua kandidat di luar partai pengusung dengan popularitas dan keterpilihan paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Tiket pencapresan 2024 bagi koalisi bisa dijadikan alat dan media komunikasi politik yang potensial untuk  kepentingan  masing-masing partai atau kepentingan kolektif koalisi. Pertanyaan, sejauh mana koalisi ini akan bekerja dan bertindak, melakukan eksplorasi kekuatannya untuk dijadikan tindakan politik sehingga bisa menguntungkan secara kalkulasi politik serta kepentingan nasional yang lebih luas?

Apakah koalisi ini akan mengadakan konvensi penjaringan capres sepertinya pernah Nasdem lakukan? Beranikah elite partai  melepaskan keinginan melahirkan calon pemimpin nasional di luar kader partainya? Melepaskan  syahwat politik untuk berkuasa selaku ketum partai sebagai capres.

Atau kah koalisi ini bakal mandul dan stagnan tidak produktif melahirkan gagasan cerdas, produktif untuk kemajuan partai dan kepentingan nasional yang lebih luas? Kita tunggu langkah langkah kemajuan yang dihasilkan para elite partai pengagas Koalisi Tiga Bersatu ini.

Penulis adalah Direktur Sepadanit  Institute dan Alumni Fisip UGM