Jika Cafe Pada Tutup, Dinkes Pangandaran Bakal Kena Getahnya

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Penutupan Cafe yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangandaran dinilai sebagian pihak belum tentu menurunkan transaksi seksual karena prostitusi bisa terjadi di mana saja.


Justru, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pangandaran bakal kena getahnya. Pengawasan terhadap para pengidap Human Immunodeviciency Virus atau Acquired Immunodeviciency Syndrom (HIV/AIDS) akan semakin sulit.

Diketahui, sebelumnya sejumlah 33 Cafe yang tersebar di dua Objek Wisata Pantai Pangandaran diantaranya Pasar Wisata, Pamugaran hingga Batuhiu direncanakan bakal ditutup oleh Satpol PP setempat dalam waktu dekat.

Kendatipun demikian, rencana Satpol PP Kabupaten Pangandaran yang akan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) Beserta Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dinilai bakal menimbulkan masalah baru.

Kepala Dinkes Kabupaten Pangandaran Yadi Sukmayadi menjelaskan, penemuan kasus HIV/AIDS terjadi di populasi kunci yang berlokasi di Pamugaran 1 dan 2 pada pemeriksaan beberapa waktu lalu. Menurut ia, dari pemeriksaan pada 96 orang Pekerja Seks Perempuan (PSP) dan 4 Orang yang positif Syphilis ditemukan satu kasus baru positif HIV/AIDS.

" Kasus lama juga ditemukan di café-cafe yang tentunya merek punya faktor resiko tinggi, kalau faktor ini menghilang ya gimana?," terang Yadi kepada Kantor Berita RMOLJabar melalui saluran Telpon, Selasa (8/11).

Kalau penutupan sampai terjadi, kata Yadi, akan sangat berdampak kepada capaian program dan sulitnya Dinkes dalam melakukan pemetaan, penemuan kasus baru hingga follow up bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Voluntary Counseling and Testing (VCT), Yadi bertanya, harus dilakukan kepada siapa jika para pekerja perempuan di Cafe tidak ada dan berpindah ke kost kostan bahkan ke rumah warga?

" Kami akan sangat kesulitan menemukan mereka, ya harus menempuh berbagai proses lagi dong, jelas ini bukan solusi bagi Dinkes," tuturnya.

Jika ditinjau dari segi moral dan Agama, Papar Yadi, hal ini memang sangat bagus. Namun, tambah ia, Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus membantu Dinkes dalam melakukan penanggulangan HIV/AIDS. Sebelum penutupan terjadi, Yadi menjelaskan, ada baiknya jika Pemda duduk bersama terlebih dahulu untuk mencari solusi.

" Penutupan cafe ini tidak akan menurunkan angka transaksi seksual. Orang akan terkecoh, Kasus HIV/AIDS akan bertambah dan sulit ditemukan. Ini bukan solusi bagi Dinkes," tutupnya.