Jika Pilkada Digelar Tahun 2022, Begini Persiapan KPU Kabupaten Bekasi

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudi/Net
Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudi/Net

Rancangan revisi UU Pemilu dan Pilkada serentak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI 2021. Jika disahkan, Pilkada Kabupaten Bekasi bakal kembali digelar tahun 2022 sesuai periodeisasi Bupati Bekasi 2017-2022.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudi mengaku belum memiliki persiapan jika wacana tersebut direalisasikan. Sebab, saat ini pihaknya masih mengacu pada aturan yang lama sebelum direvisi.

“Sampai hari ini kita KPU Kabupaten Bekasi masih berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan dalam pasalnya Pilkada 2017 maka Pilkada lagi di Tahun 2024. Adapun RUU yang sedang dibahas DPR RI dan masuk Prolegnas, kita menunggu,” kata dia, Selasa (26/1).

Ketidaksiapan yang dimaksud, kata Jajang, yakni kaitan tahapan dan penjadwalan menuju pelaksanaan Pilkada. Ditambah soal pembiayaan Pilkada tersebut.

“Kita belum menyiapkan anggaran jika Pilkada di 2022, karena memang kan harus ada dasar hukumnya. Tetapi kita sudah menjalin komunikasi informal dengan eksekutif dan legislatif soal anggaran tersebut. Dan kita pada akhirnya bakal mengajukan anggaran jika sudah ada dasar hukum yang turun dari pusat,” kata dia. 

Jika benar Pilkada di tahun 2022, menurut dia seharusnya KPU sudah mengajukan anggaran di tahun 2021 ini untuk pembiayaan sosialisasi dan persiapan. Namun karena aturan tersebut, ia mengaku kesulitan mencari solusi agar penyerapan anggaran yang diperlukan KPU tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Mudah-mudahan di dalam aturan itu juga memuat aturan khusus mengenai anggaran Pilkada, karena kan kalau di ABT 2021 kita minta tidak bisa banyak, sementara anggaran Pilkada kan banyak. Tapi kita agak sedikit tenang karena dapat informasi bakal di support legislatif dan eksekutif, mereka mensupport langkah kerja kita," ungkapnya.

Jajang menambahkan, sejauh ini pihaknya juga belum mendapat intruksi apapun dari KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Barat jika pelaksanaan Pilkada dilakukan tahun 2022. Pihaknya, hanya mendapat masukan agar menjalin komunikasi dengan stakeholder setempat untuk mendukung pelaksanaan Pilkada.

“Kalau KPU RI melalui KPU Provinsi belum ada jadwal atau tahapan apapun, karena kan ini aturannya mendadak ya, tapi mereka cuman meminta kita untuk berkomunikasi dengan stakeholder di sini dan sudah kita lakukan,” tandasnya.