Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Menolak Kedatangan Presiden Joko Widodo di Muktamar XX IMM

SUASANA Muktamar XXXII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1-3 Maret 2024 di Kota Palembang semakin memanas menyusul penolakan kedatangan Presiden Joko Widodo oleh sejumlah kader IMM. Penyelenggara Muktamar, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), harus menghadapi tantangan serius terkait kehadiran kepala negara dalam acara tersebut.

Kedatangan Presiden Joko Widodo di Muktamar XXXII IMM telah menimbulkan kontroversi di kalangan kader IMM. Hal ini terkait dengan situasi politik yang sedang memanas di Indonesia, terutama setelah polemik yang muncul pasca-PEMILU 2024. Para kader IMM merasa bahwa kehadiran presiden dapat memengaruhi jalannya musyawarah dan menimbulkan penafsiran bahwa IMM terlibat dalam kepentingan politik tertentu.

Para kader IMM yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menyatakan, "Kami menolak kehadiran Presiden dalam Muktamar IMM karena kami ingin memastikan bahwa forum ini benar-benar bebas dari pengaruh politik praktis yang dapat mengganggu proses demokrasi di dalamnya."

Menurut pengamat politik, keputusan para kader IMM untuk menolak kehadiran Presiden Joko Widodo juga mencerminkan keinginan untuk menjaga independensi dan integritas organisasi dalam menghadapi dinamika politik yang sedang berkembang di Indonesia. Muktamar IMM diharapkan menjadi momentum evaluasi yang sejati bagi IMM dalam mengevaluasi kinerja dan arah kebijakan organisasi ke depannya.

Dalam konteks ini, DPP IMM dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa Muktamar XXXII IMM berjalan lancar dan produktif, sementara juga mempertimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi yang ada di kalangan kader. Harapan besar terletak pada kemampuan IMM untuk tetap menjadi wadah perjuangan mahasiswa Muhammadiyah yang independen dan berintegritas dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan mahasiswa.

Dengan penolakan ini, para kader IMM menegaskan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keadilan dalam proses musyawarah, serta menekankan pentingnya fokus pada isu-isu substantif yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan, kesejahteraan mahasiswa, dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

“Kami berharap forum ini sebagai arena evaluasi dan merencanakan masa depan IMM di masa depan, bukan menjadi arena pertarungan politik praktis apalagi ditunggangi oleh kekuasaan”.

Oleh: Ghifar Hawary

Penulis adalah Ketua Mahasiswa Muhammadiyah Bergerak Jawa Barat