KAMMI Jabar Tolak RUU TPKS dan Permendikbudristek 30/2021

Aksi KAMMI Tolak RUU TPKS dan Permendikbudristek 30/2021/RMOLJabar
Aksi KAMMI Tolak RUU TPKS dan Permendikbudristek 30/2021/RMOLJabar

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jabar tegas menolak Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) serta Permendikbudristek 30/2021.


Ketum PW KAMMI Jabar, Ahmad Jundi mengatakan, dari awal pengusungan RUU TPKS tahun 2016 silam, telah meresahkan umat beragama di banyak daerah. Kemudian, terdapat penolakan dari organiasai masyarakat, pemuda komunitas masyarakat, paguyuban, majelis taklim, hingga kalangan cendekiawan.

Akan tetapi, pada 30 Agustus 2021, Baleg DPR RI merilis RUU TPKS sebagai RUU PKS yang mengakomodasi kritik dan masukan terhadap RUU PKS. Namun, Baleg DPR RI hanya mengakomodasi kritik terhadap relasi gender relasi kuasa yang dipaksakan menjadi satu-satunya penyebab terjadinya kekerasan seksual.

"Belum selesai dengan RUU TPKS, publik kembali dihebohkan dengan dikeluarkannya peraturan oleh Kemendikbudristek yaitu Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi," kata Jundi, Kamis (25/11).

Menurutnya, peraturan tersebut pun tidak lepas dari polemik karena penggunaan frasa yang masih ambigu pada pasal penggunaan frasa 'tanpa persetujuan korban menjadi ambiguitas dan menimbulkan multitafsir'. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke VII di Jakarta beberapa waktu lalu turut menolak kehadiran peraturan tersebut.

Lebih lanjut, Jundi menegaskan, berdasarkan Komisi Fatwa MUI ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa ‘tanpa persetujuan korban' dalam Permendikbudistek 30/2021 bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NKRI 1945, peraturan perundangan-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga Permendikbudristek ini harus dicabut," tegasnya.

Ia menilai kedua hal tersebut merupakan suatu ancaman kebangsaan di mana pandangan umat beragama diabaikan dan dikebelakangkan dibanding aspirasi kebebasan seksual. Atas dasar hal tersebut aliansi KAMMI se-Jabar menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD Jabar.

Adapun tuntutan tersebut yakni, mendesak DPRD Jabar bersama KAMMI menolak Permendikbudristek 30/2021 dan RUU TPKS demi menjaga kemaslahatan dan moralitas bangsa dari kebebasan seksual.

Kedua, mendesak DPRD Jabar untuk mendesak Baleg DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU TPKS atau setidak-tidaknya melakukan perbaikan-perbaikan materi RUU TPKS yang sesuai nilai-nilai pancasila terutama prinsip moralitas dan keagamaan.

Ketiga, mendesak DPRD Jabar untuk mendesak DPR RI untuk memasukan materi mengenai upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap kebebasan seksual, penyimpangan seksual, pelacuran, dan kejahatan seksual lain ke dalam RUU TPKS.

Keempat, mendesak DPRD Jabar Menolak segala bentuk peraturan yang berlandaskan pada konsepsi 'kekerasan seksual' termasuk namun tidak terbatas pada Permendikbudristek PPKS.

Kelima, mendesak Menteri pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI untuk mencabut Permendikbudristek PPKS.

Apabila lima poin tersebut tidak diindahkan maka KAMMI mendesak presiden untuk mengganti Mendikbudristek.

"Jika tuntutan Aliansi KAMMI se-Jabar tidak dipenuhi dalam waktu 7 X 24 Jam, maka kami akan melakukan aksi kembali dalam jumlah yang lebih besar hingga tuntutan dipenuhi," tutupnya.