Pemerintah Jawa Barat sudah memiliki sistem pengadaan barang dan jasa yang tangguh dan beritegritas untuk mencegah korupsi yang rentan terjadi saat melakukan pelelangan vendor.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam dialog khusus forum publik di halaman Gedung Sate, Selasa (7/9).
"Untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemprov Jabar harus fair sehingga siapa yang berkualitas dia yang menang,” kata Kang Emil begitu ia sering disapa.
Menurutnya, sistem yang tangguh dan berintegritas sangat diperlukan, sebab masih banyak peserta lelang yang berlomba-lomba menurunkan persentase tawarannya semata-mata hanya ingin menang.
Kang Emil mengingatkan pada para kontraktor agar jujur dalam berbisnis, mengutamakan kualitas pekerjaan dan tak maruk dalam mencari keuntungan.
"Saya menemukan dalam proyek-proyek fisik pembangunan di Jabar, bangunan itu baru setahun udah rusak. Lihat Gedung Sate, sudah 100 tahun saya nggak pernah renovasi sejarah Gedung Sate. Kokoh, ngga ada spek yang ngakunya, punten ya, misalkan merk apa pas belinya buatan KW kan begitu," lanjut mantan Walikota Bandung itu.
Kang Emil meyakini sistem yang berbasis digital dan meminimalisir pertemuan orang akan efektif mengurangi potensi terjadinya korupsi.
"Maka kami dorong melalui marketplace, e-commerce, e-katalog. Dulu saya kalau membeli mobil sampah, orang pengadaan barang dan jasa (PBJ) sering mendekati, dan harga sering ter-markup," lanjutnya.
Namun demikian, dengan adanya e-katalog yang dijamin oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan KPK bahwa yamg sudah masuk di e-katalog pasti harganya wajar. Sehingga, Pemprov Jabar sebagai penyelenggara negara mudah, tinggal dipilih mana yang kira-kira cocok dan tentu dengan jaminan harga terbaik untuk negara.
"Itu Udah udah hampir 3 tahunan di Jabar," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved