Kantor Pimpinan Pusat Diserang Dan Kader Ditangkap, GPII Jabar Kecam Aksi Oknum Aparat

Ilustrasi GPII/Net
Ilustrasi GPII/Net

Aksi unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh Indonesia menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja berakhir dengan bentrokan antara aparat kepolisian dengan massa aksi, tak terkecuali di DKI Jakarta.


Akibatnya, kantor Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang berlokasi di Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta Pusat dirusak.

Diketahui, kantor PP GPII tersebut dibombardir gas air mata dan sejumlah fasilitas dirusak. Enam kader GPII dan 10 kader PII (Pelajar Islam Indonesia) yang sedang berada di lokasi ditangkap tanpa penjelasan.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PW GPII Jawa Barat, Irwan Sholeh Amir mengutuk keras segala bentuk sikap represif oknum aparat dalam tragedi penyerangan kantor PP GPII.

Irwan menyebut, pihaknya mendesak pihak kepolisian untuk segera membebaskan kader GPII dan PII yang ditangkap. Serta, mengajak seluruh kader GPII seluruh Indonesia untuk ikut mengecam dan menuntut keadilan, menempuh jalur hukum dan melaporkan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Komnas HAM.

"PW GPII Jabar menyesalkan tindakan represif semacam ini terus berulang dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat," ucap Irwan, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (14/10).

Irwan menilai, sepantasnya pihak kepolisian bersikap persuasif, dan mengantisipasi sedini mungkin jika ada kelompok yang diduga akan melakukan provokasi dan membuat ricuh. Hal tersebut, bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia.

"Mestinya aparat keamanan bisa bersikap proporsional dalam menertibkan aksi demonstrasi, karena kebebasan menyatakan pendapat dan menyampaikan aspirasi itu dilindungi undang-undang," katanya.

Irwan menegaskan, pihaknya akan ikut mengawal proses hukum yang akan ditempuh PP GPII. Karena menurutnya, negara ini adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan.

"Rasa kemanusiaan mesti dijunjung tinggi, sesuai dengan bunyi sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang, semua pihak wajib menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum," tandasnya.