Politisi PPP, Arsul San,i tak keberatan ada pihak yang memunculkan wacana menduetkan Prabowo dengan Jokowi untuk Pemilu 2024.
- Desak Pemkot Lunasi Utang BPJS PBI, Fraksi PPP Cirebon Walk Out saat Sidang
- PPP Rayu PSI Usung Ganjar, Ajak Nostalgiaan Pilpres 2019
- PSI Belum Putuskan Dukungan Capres, PPP Tunggu Sikap Kaesang
Baca Juga
"Kalau saya ditanya itu, ini kan memang negara demokrasi. Kalau cuma mau menyuarakan (Prabowo-Jokowi). Mau menyuarakan yang tidak sesuai dengan konstitusi pun kan boleh. Wong ini demokrasi kan nggak bisa dilarang,” kata Arsul di komplek parlemen, Senayan, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/9).
Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, urusan pilpres merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh partai politik. Sepanjang partai politik tidak mengusung gerakan tersebut, kata Arsul, maka publik tidak perlu mempersoalkannya.
Dimata dia, sistem politik di Indonesia tidak menutup kewenangan parpol untuk mengusung siapa saja. Atas dasar itu, ujar Arsul, pendapat orang yang ingin memasangkan Prabowo-Jokowi tetap harus di hormati.
"Nah maka kita hargai juga kalau ada kemudian dalam rangka memperbanyak ruang bagi rakyat memilih paslonnya, itu misalnya diturunkan ambang batas presidennya. Itu kan kita setuju-setuju juga,” imbuhnya.
Pihaknya menegaskan bahwa isu tersebut belum jelas sehingga belum bisa memandang setuju atau tidak adanya gagasan Prabowo-Jokowi untuk 2024.
"Ya, wong yang mengajukan saja belum jelas kok harus bilang setuju atau nggak setuju. Kalau partai politik itu tentu akan meminta pertimbangan dari para ahli konstitusinya. Itu memungkinkan atau tidak secara konstitusi. Kan partai politik nggak boleh sembarang juga gitu lho, bilang setuju atau nggak setuju,” tutupnya.
- Beri Gibran Lampu Hijau Dipersunting Prabowo, PDIP Bunuh Diri
- Soal Wacana Pemindahan Makam Pangeran Diponegoro, Anies Tak Sepakat Ide Prabowo
- KPP Bentuk Baja Amin, Ganjar dan Prabowo Makin Ketinggalan
