Sejumlah faktor diduga jadi penyebab pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang langka. Salah satunya adalah penundaan penerapan kartu tani karena terganjal sarana dan prasarana.
Demikian diungkapkan anggota Komisi II DPRD Karawang, Anggi Rostiana Tarmadi dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pertanian, Pupuk Kujang, dan Bank Mandiri terkait kelangkaan pupuk, Selasa (9/9).
"Penundaan program kartu tani di Karawang ini menyebabkan terhambatnya distribusi pupuk bersubsidi dari Pupuk Kujang sebagai produsen. Namun memang jika dipaksakan agar kartu tani diberlakukan pun masih ada kendala pada sarana dan prasarana yang belum siap," ujar Anggi.
Selain itu, beber Anggi, penyebab kelangkaan lainnya adalah alokasi pupuk bersubsidi di Karawang yang masih jauh dari kebutuhan. Di tahun 2020, Karawang mendapat alokasi sebanyak 38 ribu ton pupuk bersubsidi, padahal kebutuhan mencapai 52 ribu ton.
"Alokasi 38 ribu ton ini pun merupakan hasil dari upaya Dinas Pertanian yang sharing bersama Komisi IV DPR RI. Karena awalnya hanya 27 ribu ton, lalu meningkat hingga 44 ribu ton. Namun karena alasan Covid-19 dikurangi menjadi 42 ribu ton dan dikurangi lagi menjadi 38 ribu ton," paparnya.
Senada, anggota Komisi II DPRD Karawang, Dedi Sudrajat menilai selain soal sarana prasarana, Dinas Pertanian setempat juga harus melakukan cek dan ricek mengenai data pemegang kartu tani. Sebab, seringkali muncul masalah akibat data yang tidak valid.
"Saat ini dari 66.800 petani yang akan menerima kartu tani, sudah tersalurkan kepada 57.929 petani. Namun saya minta data penerima kartu tani ini di validasi lagi, agar tidak memunculkan permasalahan kedepan," ujar Dedi..
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Karawang lainnya, Moch. Dimyati menyatakan, Pemkab Karawang melalui Dinas Pertanian harus lebih intens melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, baik melalui DPR RI maupun langsung ke Kementerian Pertanian terkait kuota alokasi pupuk bersubsidi.
"Setelah dilakukan upaya sebelumnya, kuota alokasi (pupuk bersubsidi) kita bisa naik. Saya kira harus lebih intens lagi koordinasi agar kebutuhan kita yang 52 ribu ton itu terpenuhi. Dan kuotanya saja masih kurang, maka kelangkaan pupuk bersubsidi ini pasti akan terulang lagi," pungkas Dimyati.
© Copyright 2024, All Rights Reserved