Kasus Dugaan Rekayasa Usia Legislator Jabar, BK DPRD: Belum Ada Perintah Pemanggilan Dari Pimpinan

Ada dua cara agar Anggota DPRD Jawa Barat yang diduga tersandung maladministrasi dengan memalsukan data identitas diri dipanggil Badan Kehormatan (BK) DPRD Jabar. Jika salah satu ditempuh, maka yang bersangkutan bisa segera diproses BK.


Begitu diungkapkan Ketua BK DPRD Jabar, Hasbullah Rahmat di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No 12, Kota Bandung, Jumat (21/2).

"Satu, BK mendapat laporan. Kedua, perintah dari pimpinan," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD Jawa Barat itu.

Kendati demikian, dua jalur yang bisa ditempuh untuk memproses bersangkutan tidak ada satupun yang melakukan. Pertama, laporan yang diklaim Perserikatan Pemuda dan Mahasiswa Tunas Bangsa (Permatuntas) sudah dikirim ke BK, ternyata belum sampai ke pihaknya.

"Pimpinan dewan juga sejauh ini tidak memerintahkan saya untuk memanggil yang bersangkutan," beber Anggota Komisi IV itu.

Disinggung apakah sudah ada komunikasi dengan Fraksi bersangkutan, Hasbullah dengan tegas menjawab belum. Kalaupun ada, sudah barang tentu pihaknya menindaklanjuti karena bagian dari tugas dan fungsi BK.

"Belum ada komunikasi. Sejauh surat masuk ke BK, itu langsung saya follow up," tandasnya.

Sebelumnya, publik Jabar dihebohkan dengan pemberitaan dugaan rekayasa usia seorang anggota DPRD Jabar. Kasus tersebut pertama kali diungkap Universitas Padjajaran Bandung, di mana anggota DPRD tersebut menyelesaikan pendidikan Diploma III nya. Tidak hanya Unpad, Disdukcapil Subang pun ikut terseret dalam kasus tersebut.

Seperti diberitakan, Unpad sempat mengeluarkan ijazah dan Disdukcapil Subang telah menerbitkan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya milik yang bersangkutan. Diduga, dokumen tersebut dipergunakan yang bersangkutan untuk mendaftarkan diri menjadi salah satu calon anggota legislatif pada Pileg 2019.

Namun, tahun lahir yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut dinilai berbeda dengan dokumen milik yang bersangkutan sebelum menjadi seorang Caleg.