KBB Dilanda Segudang Masalah, Pj Bupati Harus Segera Mencari Solusi

Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) memberikan reaksi terhadap beragam permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Termasuk peranan Pejabat Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif yang baru dilantik pada Rabu, (20/9) lalu.

Selain itu, Arsan Latif pun harus dihadapkan dengan kondisi inflasi, defisit anggaran, serta Keputusan Mendagri No.100.2.1.3-1 109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional, dimana KBB berada diposisi ke 385 dari 400 kabupaten di seluruh Indonesia dengan klasifikasi nilai sangat rendah.

Ketua Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi menyampaikan, Pj Bupati Bandung Barat, Arsan Latif tidak menduga dari awal jika KBB seperti ini. Banyak permasalahan yang dihadapi, termasuk hasil evaluasi dari Pemerintah Pusat yang menunjukan kinerja Pemda KBB yang sedang tidak baik-baik saja.

"Seperti persoalan defisit anggaran yang sempat gaduh, posisi KBB terhadap evaluasi PPD yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari Kementrian Perencanaan/Bappenas yang berada paling buncit diantara Kab/Kota di Jawa Barat selama dua tahun berturut-turut," ucap Yacob saat dihubungi, Selasa, (5/12).

Diterangkan Yacob, penduduk miskin KBB berada diatas rata-rata Jawa Barat (Jabar), inflasi tinggi yang merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja PJ Bupati. Saat ini, ditambah lagi terbitnya Keputusan Mendagri No.100.2.1.3-1 109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional, dimana KBB berada diposisi ke 385 dari 400 kabupaten di seluruh Indonesia dengan klasifikasi nilai sangat rendah. 

"Sedangkan 15 kabupaten yang berada di bawah KBB merupakan kabupaten kecil yang berada dipelosok luar Jawa," ungkapnya.

Kendati banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di KBB, dia menyebutkan, Arsan Latif terkesan kurang fokus terhadap pelaksanaan tugas pokoknya untuk satu tahun masa jabatannya. 

Terutama dalam upaya pengendalian inflasi, pengembangan investasi, persampahan, penanggulangan stunting, dan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayananan. 

"Hal ini tampak beliau bertindak banyak hal. Seperti penentuan wilayah selatan KBB sebagai wilayah ketahanan pangan yang belum jelas tindak lanjutnya, pembangunan miniatur Ka'bah dengan memanfaatkan aset daerah di lokasi kompleks kantor Pemda KBB yang tidak transparan sumber dana dan besaran dana yang diperolehnya," terangnya.

"Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan ini, apakah regulasi pemanfaatan aset ini sudah lengkap?" imbuhnya.

Di sisi lain, dia memaparkan, tuntutan pegawai TKK tentang kenaikan penghasilannya menjadi permasalahan yang ini mencuat. "Tiba-tiba beliau di media menyatakan akan meningkatkan insentif petugas linmas," ujarnya.

Yacob menyinggung, surat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mengharuskan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif melakukan revisi karena banyak kejanggalan dalam penentuan, pelaksanaan, hingga penetapan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan (maladministrasi) di lingkungan Pemkab Bandung Barat seharusnya menjadi prioritas.

Malah, penyelesaiannya berlarut-larut membuat pejabat yang termasuk di dalamnya merasa tidak nyaman karena tidak jelas nasibnya. 

"Dan permasalahan lainnya. Mengingat dalam satu kesempatan beliau menyatakan bahwa dalam memimpin KBB ingin menjadi dirinya sendiri. Maka dari itu, ini tidak bermaksud memberi masukan atau kritik, akan tetapi hanya mengungkapkan fakta belaka untuk klarifikasi," pungkasnya.