Kebijakan Pemkab Bekasi Tak Memihak Petani, KTNA Ngadu Ke Dewan

Audiensi KTNA Kabupaten Bekasi bersama Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi/RMOLJabar
Audiensi KTNA Kabupaten Bekasi bersama Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi/RMOLJabar

Sejumlah keluhan dan aspirasi disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bekasi kepada DPRD setempat, Selasa (4/4).


Dalam audiensi tersebut, mereka diterima langsung Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto.

"Keluhan KTNA di antaranya soal infrastruktur saluran air yang selama ini tidak berpihak, kalau petani butuh air, airnya kurang. Kalau petani butuh air, salurannya kurang baik,” beber Bendahara KTNA Kabupaten Bekasi, Ahmad Fauzi.

Selain itu, ia juga mengeluhkan soal perbaikan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk saat ini, ia menilai tidak pernah ada lagi teknologi terbaru yang diberikan ke petani.

“Dulu usaha tanaman padi, suka ada teknologi untuk perimbangan ditingkat PPL ada BWG, dan hari ini tidak ada. Jangankan ditingkat petani, ditingkat PPL aja gak ada. Kami meminta agar adanya pengembalian kesana, setidaknya PPL diberikan ilmu tidak hanya dikantor saja,” kata dia.

Sementara Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto mengatakan, kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tidak berpihak pada petani dan nelayan. Terbukti dari alokasi anggaran yang dikucurkan.

“Secara makro luasan wilayah kita hampir 52 hektar walaupun didalam dokumen terbaru di Raperda LP2B tinggal 35.424 hektar. KTNA merasa selama ini tidak menjadi bagian dari objek pembangunan, terlihat dari maping APBD Kabupaten Bekasi. Di tahun 2020 sebesar 6,354 triliun tapi alokasi bidang pertanian hanya 25 miliar dibagi 6 bidang dan itu juga juga banyak program yang tidak direct ke petanian,” kata dia.

“Kemudian di tahun 2021 ini, APBD kita sebesar 6,698 trilun. Alokasi Dinas Pertanian sebesar 41 miliar dan sudah termasuk didalamnya gaji pegawai yang hampir 20 miliar, untuk pertanian dari sini malah turun. Artinya pemerintah daerah tidak melihat pertanian menjadi sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan, atau mungkin memang punya rencana petani dimatikan, supaya tidak digarap lahan pertaniannya dan dikonversi menjadi peruntukan lain,” imbuhnya.

Politisi PKS tersebut mengatakan, kehadiran KTNA menemui dirinya untuk mencari sosok secara personal maupun kelembagaan yang dapat mengadvokasi kepentingannya. Menurut pandangannya, RPJMD yang telah digagas saat ini, porsi anggaran untuk pertanian minim.

“Petani kalau secara kemampuan teknis oke, tapi kalau bicara kemampuan informasi penganggaran, regulasi mereka lemah. Ini perlu diedukasi agar mereka mampu mengakses secara sistem APBD, mereka tahu aja nggak kapan usulan itu,” tandasnya.