Kembangkan Potensi Pariwisata, Jabar Resmi Miliki Perda Desa Wisata

Sebagai provinsi yang memiliki kekayaan destinasi wisata di berbagai daerah, mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Wisata.

Perda Desa Wisata itu diwujudkan melalui Kesepakatan yang tertuang dalam hasil rapat paripurna antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama DPRD Jawa Barat. Sehingga, Jawa Barat resmi memiliki Perda tentang Desa Wisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kenudayaan (Disparbud) Jabar Benny Bachtiar mengatakan, dengan adanya Perda itu Pemprov Jabar bisa memberikan bantuan dana bagi desa yang memiliki objek wisata.

"Dengan adanya Perda maka pembinaan daya tarik wisata di desa dapat difasilitasi dari aspek pembangunan aksesibilitas dan amenitas. Serta sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata dalam bentuk bantuan keuangan dan hibah," kata Benny, dalam keterangannya, Senin (28/3). 

Menurutnya, Perda itu penting mengingat Jabar kaya akan destinasi wisata. Pariwisata juga didapuk menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Jabar saat ini.

"Selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah setelah PKB dan BBNKB," ujar Benny.

Ia menambahkan, salah satu karakteristik potensi pariwisata di Jawa Barat adalah adanya industri yang berbasis sumber daya lokal. Kondisi itu sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal yang sifatnya padat karya serta efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di daerah.

Di Jawa Barat, kata Benny, ada beberapa Desa Wisata yang menjadi bagian dari rencana pembangunan kepariwisataan. Di antaranya Desa Wisata Jelekong dan Desa Wisata Laksana di Kab. Bandung, Desa Wisata Cibeusi di Kab. Subang, Desa Wisata Cibuntu di Kab. Kuningan, serta Desa Wisata di sekitar Taman Nasional Bogor-Cianjur-Sukabumi.  

Namun, kata dia, selama ini eksistensi beberapa desa wisata tersebut baru sebatas pada rencana pembangunan kepariwisataan lantaran daerah belum memiliki aturan untuk pengembangan desa wisata.

"Pemerintahan Daerah pun belum memiliki kebijakan mengenai bagaimana Desa Wisata ini diberdayakan," katanya.

Oleh karena itu, adanya Perda Desa Wisata ini diharapkan dapat memfasilitasi desa-desa di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata untuk menjadi Desa Wisata. Sehingga akan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. 

Adapun poin dalam Perda Desa Wisata itu di antaranya, pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan Desa Wisata, dukungan penyediaan infrastruktur Desa Wisata, sistem informasi Desa Wisata, kerja sama dan sinergitas, pemberian penghargaan, pembentukan forum komunikasi Desa Wisata, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan dan pembiayaan. 

Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan atau hibah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

"Untuk desa wisata yang berkembang dan maju akan difasilitasi oleh Provinsi, dan untuk desa wisata dalam kategori maju dan mandiri akan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat," katanya.