Kemensos Nonaktifkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, DPRD Jabar: Provinsi Hanya Merekap

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya/Net
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya/Net

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta data ganda penerima Bantuan Sosial (Bansos) melalui pemutahikran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya mengaku selalu menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar mengenai data penerima Bansos. Namun, Dinsos sebagai mitra Komisi V DPRD Jabar hanya merekap data penerima Bansos dari kabupaten/kota.

"Saya kira Tupoksi yang paling pas untuk melakukan hal itu semestinya Dinsos di level kabupaten/kota. Mereka mendapatkannya langsung dari Pemerintah Desa. Kalau Dinsos Pemprov sifatnya hanya merekap saja," terang Asep, Selasa (4/5).

Lebih lanjut Asep menjelaskan, Dinsos kabupaten/kota biasanya bermitra dengan Komisi IV DPRD kabupaten/kota. Karena itu, pihaknya tidak bisa menginstruksikan perihal DTKS karena hanya bermitra dengan Dinsos Jabar.

"Hubungan sesama Dinsos itu pun koordinasi saja. Tidak ada instruktif begitu," lanjutnya.

Sehingga, Komisi V DPRD Jabar hanya menanyakan DTKS ke Dinsos Jabar. Selain itu, pihaknya memantau bagaimana koordinasi antara Dinsos provinsi dan kabupaten/kota untuk mengetahui sejauh mana hasil rekapan DTKS.