Kena Imbas Proyek KCIC, Warga Sukatani Anggap Penggusuran Tempat Tinggalnya Cacat Hukum

Lima Kepala Keluarga (KK) di Kampung Hegarmanah, RT 02 RW 04, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak berdaya saat dua alat berat yang dikerahkan petugas eksekusi, meratakan satu demi satu bangunan tempat tinggalnya.


Meski melakukan penolakan supaya rumahnya tidak dieksekusi, nyatanya kekuatan alat berat yang dikawal ratusan petugas gabungan mulai dari TNI, Polri, Satpol-PP, pengembang PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), pengembang PT Kereta Cepat Indonesia-China, sampai petugas Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung ini, lebih besar kekuatannya jika dibandingkan rasa kecewa dan kesedihan mendalam para pemilik rumah yang tergusur.

Pantauan Kantor Berita RMOLJabar, 5 KK yang terdampak penggusuran tetap bertahan dan bahkan sempat menempelkan spanduk penolakan eksekusi. Akan tetapi spanduk berisikan curahan hati masyarakat yang terdampak ini tidak berarti apa-apa sehingga, eksekusi pun terus berjalan menghancurkan berbagai kisah pemilik rumah menjadi puing-puing.

Salah satu warga yang tergusur, Sudana mengatakan, surat penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA nomor: 11/Pdt.KONS/2018/PN.Bib sebagai dasar eksekusi lahan, tidak tercantum lahan miliknya di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah. Sehingga, dia menilai, proses eksekusi tersebut cacat hukum dan melanggar ketentuan yang berlaku.

"Yang tercantum di surat penetapan konsinyasi itu kan Desa Rende, Desa Mandalasari, Desa Tagogapu, Desa Kertamulya, Desa Bojongkoneng, dan Desa Cilame dan Desa Gadobangkong, sama ini desa Mandalasari nah, untuk Desa Sukatani tidak ditujukan untuk dieksekusi. Jadi penggusuran ini tidak sah," tegas Dana saat ditemui, Jumat (21/2).

Diterangkan Dana, selain rumahnya, empat rumah lainnya yang digusur yakni rumah milik Suroyo, Eli, Suryaningrat, dan juga rumah Dewi Sutenengsih. Nahasnya, kata dia, hingga eksekusi berlangsung ke-5 KK yang tergusur ini belum mendapat ganti rugi lahan maupun bangunan.

"Dari awal itu sejak rencana pembebasan tanah ini kita itu semua kooperatif. Dipanggil kita datang, ikut musyawarah tapi kejadiannya malah begini," ungkapnya.

Dibeberkan Dana, tanah miliknya seluas 240 meter persegi dan sebanyak 123 meter perseginya terpakai untuk proyek nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pihaknya turut menyayangkan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum tersebut karena melakukan eksekusi tanpa menempuh proses yang jelas.

"Kita udah tanya, kenapa itu dalam surat penetapan Desa Sukatani tidak ada tercantum tapi dieksekusi? Mereka gak bisa jawab. Padahal kan harusnya, dibenerin dulu lah penetapan konsinyasinya jangan langsung main eksekusi saja," ujarnya.

[caption id="attachment_55332" align="alignnone" width="800"] Eksekusi tempat tinggal warga Desa Sukatani/RMOLJabar[/caption]

Dadang selaku pemilik lahan rumah Ibu Eli menambahkan, eksekusi yang dilakukan demi kelancaran proyek KCJB ini merupakan bentuk pelanggaran HAM. Sebab, tanpa dasar hukum dan kejelasan dalam penetapan konsinyasi, eksekusi dilangsungkan.

Padahal, jelas dia, pihak pengembang dalam hal ini PT KCIC seharusnya bermusyawarah terlebih dahulu dan tidak melakukan eksekusi lahan secara mendadak.

"Jadi awalnya itu pemberitahuan eksekusi lahan tanggal 19 Februari tapinya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, pas hari Rabu, 19 Februari datang lagi surat, eksekusi dilakukan hari ini," bebernya.

Sehubungan permasalahan 5 KK tersebut, Penitera PN Bale Bandung, Dendry Purnama menyebutkan, 5 rumah di Desa Sukatani yang tergusur akan menerima ganti rugi dengan sistem konsinyasi yang telah dicantumkan. Kendati begitu, dia menuturkan, jika warga yang terdampak merasa keberatan terkait putusan tersebut dipersilakan untuk menempuh jalur hukum.

"Jadi memang, penetapan itu (Konsinyasi) dilihat dari Amar putusan. Di sana ada Desa Sukatani, kalau memang mereka keberatan kan bisa melakukan gugatan," lanjutnya.

Disinggung soal eksekusi yang dinilai warga mendadak, dia menepis, bahwa pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan eksekusi tersebut sebanyak tiga kali.

"Kita juga sudah tiga kali melakukan pemberitahuan. Beberapa kali memberi kesempatan pada mereka," tandasnya.