Kerap Dianggap Pilih Kasih, Kepala Desa Di Cirebon Sebut Bantuan Gubernur Dan Bupati Lebay

Bantuan Provinsi (Banprov) yang disalurkan Pemprov Jabar untuk warga terdampak Covid-19 melalui pemerintah daerah masing-masing dinilai menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Sebab, bantuan tersebut tidak dirasakan semua warga, meski turut terdampak Covid-19.


Demikian disampaikan Kepala Desa Cipeujeuh Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Lili Mashuri saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (16/4).

Lili menyebut, wabah corona memang merusak perekonomian masyarakat, di mana semua sektor usaha terdampak. Dirinya mengapresiasi adanya bantuan dari provinsi, namun kenyataannya memang menjadi polemik di masyarakat.

“Yang sudah-sudah bantuan itu sifatnya terbatas sedangkan wabah corona ini dirasakan semua masyarakat. Ada kekecewaan pada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan karena mereka merasa memiliki hak mendapat bantuan pangan dari pemerintah” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dirinya terima, bantuan tersebut menjadi gejolak baru karena hanya diberikan kepada 11 ribu Kepala Keluarga (KK) untuk 40 kecamatan dan 420 desa. Artinya jika dibagi, rata-rata desa hanya menerima bantuan untuk 26 KK.

“Kami berharap relokasi anggaran pembangunan (infrastruktur) tahun ini untuk menjamin kebutuhan pokok masyarakat, karena dengan Permendes yang baru akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu pada KK yang rawan terdampak corona,“ ungkap Lili.

Hingga saat ini, Lili mengakui tengah menunggu Peraturan Bupati (Perbup) maupun surat edaran tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. Sebab jika mengacu Permendes, BLT Dana Desa bisa digunakan untuk membantu masyarakat rawan pangan terdampak corona selama tiga bulan ke depan.

“Intinya kami sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat ingin memberikan yang terbaik, tapi kebijakan pusat dan daerah terkadang dalam mengambil data kurang valid yang akhirnya tidak tepat sasaran, ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat dan menyalahkan pemerintah desa," tuturnya.

"Kami berharap ada program BLT lagi seperti jaman Presiden SBY, semua dapat karena saat ini wabah Corona telah melumpuhkan perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin baru (Misbar) jangan sampai mengorbankan pemerintahan paling bawah, baik kepala desa, perangkat desa, RW hingga RT. Sebab, setiap distribusi bantuan kerap dilakukan di luar pengetahuan pihaknya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Betul Gubernur dan Bupati itu lebay karena hampir semua masyarakat merasa dirinya terdampak Covid-19, tetapi hanya sebagian yang mendapatkan bantuan. Akibatnya kepala desa, perangkat desa, RW dan RT akan menjadi korban karena dianggap pilih kasih,“ ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak terlalu mengumbar bantuan yang akan diberikan jika tidak mampu memuaskan seluruh masyarakat. Pemerintah cukup membagikan bantuan langsung ke rumah warga yang benar-benar membutuhkan tanpa menimbulkan kegaduhan.

"Karena dengan membuka kepada publik membuat banyak orang kecewa," tandasnya.