Kerumunan Saat Kunjungan Jokowi, Politisi Demokrat: Penindakan Pelanggaran Prokes Hanya Untuk Lawan Politik

Kerumunan saat kunjungan Presiden Jokowi Ke NTT/Repro
Kerumunan saat kunjungan Presiden Jokowi Ke NTT/Repro

Video Kerumunan massa yang saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, menampar komitmen pemerintah yang selalu menggalakan taat protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19.


Kerumunan tersebut menunjukkan inkonsitensi pemerintah dalam menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kritik pada penegakan aturan PPKM itu salah satunya disampaikan politisi

Bahkan, Menurut politisi Partai Demokrat, Yan Harahap, mengatakan penegakan aturan pelanggaran prokes hanya berlaku pada orang-orang di luar lingkaran kekuasaan atau "lawan politik".

Sebut saja salah satunya Habib Rizieq Shihab yang menjadi tahanan karena kerumunan pada kegiatan di kediamannya.

"Aturan penindakan pelanggar prokes Covid-19 hanya berlaku ‘pada lawan’," kata Yan Harahap di akun Twitter pribadinya, dikutip Kantor Berita Politik, Selasa (23/2).

Berkenaan dengan peristiwa kerumunan tersebut, pihak istana negara telah buka suara. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di Maumere saat Presiden Jokowi dalam rangka kunjungan kerja untuk meresmikan Bendungan Napun Gete.

Saat dalam perjalanan, warga sekitar sudah menunggu di pinggir jalan dan mendekati mobil yang ditumpangi presiden.

"Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti. Mobil yang digunakan presiden atapnya dapat dibuka, sehingga presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," kata Bey kepada wartawan.