Kesiapsiagaan Militer, Industri Pertahanan dan Semangat Bela Negara

TULISAN ini merupakan respons "afirmasi" penulis berdasarkan ceramah Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan RI pada acara Pembekalan 906 Calon Perwira TNI-Polri di Balai Sudirman, Jakarta 12 Juli 2024.

Intisari ceramah Pembekalan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto menyatakan bahwa tugas negara adalah "Melindungi Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia". Ini adalah salah satu kunci dari tujuan   nasional kita dalam berbangsa dan bernegara. 

Analisis saya, "Intelijen dan Pendadakan Strategis", yang dimuat dan dipublikasikan di Media RMOL, mendeskripsikan bahwa negara gagal mencegah terjadinya "Pendadakan Strategis". Ancaman-ancaman "Perang Non Konvensional" era postmodern sudah terjadi di negara kita, Aparat intelijen kita gagal mengantisipasi dan mencegah terjadinya "Pendadakan Strategis". Tragedi ini merugikan, menggerus kekayaan dan kekuatan nasional kita sebagai bangsa.

Pergeseran Ancaman

Berakhirnya  Perang Dingin memberi gelombang kejut melalui praktek politik internasional, bergerak dari "Perang Lama" (Tribe War), "Perang Konvensional", Perang Dingin dan menuju "Perang Non Konvensional". Dalam konteks globalisasi dan balkanisasi, hubungan sosial dan konflik kekerasan berubah di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan sulit diprediksi.         

Perang Non Konvensional era postmodern dalam skala lebih luas dan masif dipicu oleh sengketa internasional, tabiat manusia dan negara,  sangat  Hobbesian. Premis-premis kekerasan internasional mengharuskan kehadiran kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan negara di tengah arus globalisasi, semangat realisme politik dan persaingan antar negara yang semakin mengeras.  

Anarkisme lingkungan strategis, politik dan keamanan internasional semakin memperburuk keadaan dan keinginan untuk bertahan, survive mendorong negara bertindak agresif. Premis-premis ini mengharuskan kehadiran militer profesional tangguh untuk mengantisipasi dan berperan dalam situasi yang semakin memburuk, yaitu kehadiran kekuatan militer yang dicitrakan sebagai "spesialis dalam kekerasan", siap tempur.

Namun demikian, era periode postmodern, hasil temuan yang  terkenal dalam sosiologi militer di introdusir oleh Morris Janowitz, menunjukkan bahwa "profesional militer mulai bergeser dari pimpinan tempur pada awal periode modern ke ahli teknik manajerial pada masa modern akhir dan  dipeliharanya semangat pejuang dalam korps perwira militer, bahkan diperluas dan memunculkan profesional alternatif "Prajurit Sarjana" yang mempunyai gelar tinggi dalam pendidikan sipil dan prajurit-prajurit negarawan, perwira yang ahli dalam menangani media dan seluk beluk diplomasi internasional. Dua tipologi kepemimpinan saling beriring.

Teoritisi dan praktisi "Keamanan Internasional" memberikan artikulasi penting tentang "kekuatan" dan "profesionalisme TNI" menghadapi hubungan antar negara dalam sistem internasional yang anarkis. Dua varian  harus dihitung sangat cermat. "Mazhab Realis" meyakini bahwa variabel kunci penggerak perilaku negara adalah "Power" yang dimaknai sebagai kekuatan militer, ditopang tiga kekuatan penting, yakni money, muscle and media.  

Beberapa variabel penting kekuatan nasional di antaranya kemampuan industri pertahanan, sumber daya alam bangsa mendukung Kesiapsiagaan Militer.

Tentara Profesional

Saat ini narasi yang ingin membawa-menempatkan TNI ke ranah bisnis dan politik (Dwi Fungsi yang diperluas)  semakin menguat setidaknya termuat dalam "draft" revisi UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI yang akan mengakomodir beberapa kepentingan TNI. Narasi ini timbul setidaknya  sebagai respons "Kalau aktor keamanan (Polisi) bisa ke-mana mana, kenapa TNI Tidak bisa?”  

Perlu dicatat bahwa tuntutan Gerakan Mahasiswa Reformasi 97-98 adalah mencabut Dwi Fungsi ABRI. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru dengan ditopang Militer melalui perluasan peran politik karya dan kekaryaan pada akhirnya membawa pada keruntuhan. Peristiwa yang sama mungkin saja akan berulang. Harus kita interupsi dengan me-regulasi, mengurangi, mengawasi dengan ketat kekuatan yang berlebih dari aktor-aktor keamanan dan politik. Dalam hal ini, peran mahasiswa adalah aset utama pejuang nurani.

Para teoritisi-praktisi Politik dan Keamanan Internasional sepakat bahwa (militer) "Tentara Profesional" adalah tentara yang merupakan entitas profesional "tidak berpolitik dan tidak berbisnis". Adagiumnya sangat sederhana "Politik Tentara adalah Politik Negara". 

Tugas utama aktor-aktor keamanan adalah mencegah terjadinya "Pendadakan Strategis", menyingkap ancaman tersembunyi dari ranah gelap semak belukar yang datang dari dalam maupun luar wilayah negara.

Industri Pertahanan

Dalam catatan saya, perdebatan gagasan tentang pentingnya industri strategis dalam bidang pertahanan mulai mengemuka khususnya di kalangan cendekiawan dan politisi parlemen khususnya Komisi I DPR RI sejak 2009. Kepentingan "Pertahanan Negara" terhadap industri nasional khususnya industri pertahanan adalah menumbuh-kembang kan industri pertahanan dengan struktur yang kuat ditopang  sumber daya alam (hasil tambang) serta sistem distribusi yang optimal mampu mendukung kebutuhan "Pertahanan Negara. Hasilnya adalah "Kesiapsiagaan Militer" menjadi kokoh karena ditopang oleh industri-industri pertahanan yang kuat dan mandiri. Ada ungkapan yang sangat menarik untuk menjadi renungan kita bersama: "When industry goes out of the door, poverty comes in at the window".

Industri pertahanan yang dikelola dengan benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejarah telah memberikan pembenaran ungkapan tersebut. Peran dari keberhasilan industri pertahanan dalam menopang pertumbuhan perekonomian negara dapat kita lacak jejaknya. Sebagai contoh, Amerika Serikat, pada paruh waktu 1930-an yang ditandai adanya "great depression". Adalah John Maynard Keynes seorang ekonom "Par excellence" dari Inggris melalui karya Magnum Opus-nya: The General Theory of Employment, interest and Money Challenged the Economic Paradigm 1926, sebuah karya monumental dalam bidang ekonomi yang memberi pengaruh dalam teori dan praktek ekonomi terutama mengenai harga dan peran negara untuk mengatur ekonomi. 

Gagasan Keynes memicu serangkaian gerakan yang secara drastis mengubah cara-cara ekonomi memandang dunia, terutama kritik tajam terhadap rezim ekonomi liberal "laissez faire" yang menyatakan bahwa ekonomi pasar berfungsi normal membuka kesempatan kerja penuh. Menurut Keynes, dalam konteks "depresi besar" rezim laissez faire, postulat ini sangat-lah keliru dan menyesatkan.    

Gagasan dari Keynes adalah "spending government" yang selanjutnya menjadi basis pemikiran ekonomi mazhab realis. Menurut Keynes, bahwa negara (AS) harus membelanjakan uangnya untuk investasi secara besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur dan industri pertahanan.  

Gagasan Keynes dalam tempo yang relatif singkat, 15 tahun kemudian, Amerika Serikat berangkat dari keterpurukan ekonomi (great depression) selanjutnya menjadi lokomotif utama dalam Perang Dunia II hingga saat ini. 

Bangkitnya perekonomian Amerika Serikat dipicu dengan hadirnya industri-industri yang secara masif bergerak dalam bidang pertahanan yang menimbulkan efek beruntun dalam masyarakat, yaitu: menumbuhkan gairah riset, memberikan kesempatan kerja, menghasilkan produk-produk pertahanan yang canggih, menunjang pertumbuhan perekonomian negara.

Industrialisasi yang ditata dan dikelola dengan sempurna mampu meningkatkan sektor HDI (Human Development Index). HDI merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia seutuhnya telah memberikan hasil optimal di suatu negara. Para ekonom developmentalis mengukur bahwa kenaikan 1 (satu) persen skor HDI mendorong kenaikan produktivitas tenaga kerja hingga 2,5 persen diikuti dengan tambahan pertumbuhan pendapatan perkapita nasional sebesar 1.5 persen.

Sumber Daya Alam

Pembenahan-perbaikan pengelolaan manajemen Sumber Daya Alam menjadi variabel penting mendukung dan mempertegas kekuatan nasional. Buruknya pengelolaan Sumber Daya Alam mengakibatkan kerugian Negara ratusan triliun.  Jokowi sebagai kepala pemerintahan mengabaikan bahkan sengaja melakukan pembiaran 5-10 tahun terakhir tentang pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang eksploitatif-koruptif merusak lingkungan bahkan lebih luas lagi telah menimbulkan segregasi-pertikaian dalam masyarakat.

Peristiwa ini mengindikasikan bahwa aparatur intelijen terlibat, bahkan ikut bermain, dia tidak mampu mencegah terjadinya "Pendadakan Strategis". Demikian halnya dengan masalah Pangan, Pangan menjadi salah satu indikator kekuatan nasional bangsa. Negara yang berswasembada atau hampir berswasembada pangan mempunyai keunggulan dalam merumuskan kekuatan nasionalnya.

Semangat Bela Negara

Mantan Menteri Pertahanan RI Prof Dr Juwono Sudarsono, MA melalui risalahnya tentang kesadaran moral kebangsaan dan Bela Negara menulis bahwa sumber daya manusia yang hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memiliki kesadaran moral kebangsaan dan Bela Negara akan membahayakan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara.

Menurut Juwono, Semangat Bela Negara merupakan semangat untuk berbakti dan berkorban dalam spektrum yang luas mulai dari hubungan sesama warga negara hingga bersama-sama menangkal ancaman musuh melalui perang non konvensional yang sudah merembes masuk ke dalam wilayah negara. Semangat Bela Negara merupakan "Usaha seluruh komponen bangsa menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak luar yang mengancam keberadaan negara". Non fisik Bela Negara diartikan sebagai upaya peran aktif untuk memajukan Bangsa dan Negara melalui pendidikan, moral sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari "Realist Perspektif" yang konfliktual, kesadaran dan semangat Bela Negara dari seluruh lapisan masyarakat diperlukan untuk menghadapi pergolakan dinamis lingkungan strategis. Kesadaran masyarakat tentang makna "Bela Negara" tidaklah bersifat "taken for granted", ia harus diperjuangkan terus menerus, berkelanjutan seiring dengan tuntutan perubahan zaman.

Kesiapsiagaan Militer

Kesiapsiagaan Militer adalah salah satu elemen kunci kekuatan nasional untuk meraih kepentingan nasional (National Interest). Kepentingan nasional adalah kekuasaan dan intisari perjuangan negara. Kepentingan nasional tidak terpengaruh oleh keadaan, waktu dan tempat. Kekuatan Nasional menjadi ukuran yang sangat penting dalam perspektif  hubungan antar negara. 

Beberapa unsur penting Kekuatan Nasional adalah Kemampuan Industri dan Kesiapsiagaan Militer. Kemampuan industri dan Kesiapsiagaan Militer merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ditopang oleh sumber kekayaan alam yang melimpah menopang industrialisasi bidang pertahanan. Penelitian dan Pengembangan (R&D)  industri pertahanan memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan industri-industri strategis. Kegiatan R&D yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dunia industri dan perguruan tinggi berdampak meningkatnya kualitas produksi, menghasilkan produk-produk pertahanan dengan kualitas unggul dapat bersaing di dunia internasional. Tahapan-tahapan inovasi teknologi satu dengan lainnya terkait dalam satu siklus yang mengukuhkan diri.

Pertama, ada ide kreatif dan layak berdasarkan R&D. Kedua, penerapan yang praktis dalam teknologi militer dan ketiga perembesan ke lapisan masyarakat.

Kesiapsiagaan Militer dikembangkan berdasarkan pendekatan "Capability Based", yakni pembangunan kekuatan yang berorientasi modernisasi alutsista dan stabilisasi. Implementasi dari "Pembangunan Kekuatan Militer" berbasis Kapabilitas (Capability based Defence) dalam bingkai memiliki Kekuatan Esensial Minimum (MEF), membangun kekuatan penangkalan seiring dengan perkembangan dunia militer modern, pembangunan kekuatan secara bertahap, mengutamakan produk-produk industri dalam negeri.

Kesimpulan

Summing up dari narasi tulisan saya adalah harapan besar seluruh masyarakat Indonesia agar Presiden terpilih Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mempunyai perhatian besar terhadap TNI dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga "Kedaulatan Negara".

TNI yang profesional, tidak berpolitik dan tidak berbisnis dan menempatkan aktor-aktor keamanan dalam sistem pemerintahan demokrasi modern yang terukur. Tugas-tugas TNI menjaga "Kedaulatan Negara" menjadi optimal ditopang oleh kekuatan industri-industri strategis nasional serta pemanfaatan seluruh sumber daya alam untuk mendukung kesiapsiagaan militer. Tujuan akhir dari semua narasi ini adalah mengoptimalkan peran negara dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk kemakmuran-mensejahterakan dan mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa. 

*Penulis adalah Marsekal Pertama TNI (Purn), Analis Intelijen Politik dan Keamanan Internasional.  Pernah menjabat sebagai Perwira Tinggi (PATI) Sahli Kasau Bidang Sumber Daya Nasional (Sumdanas 2018). Saat ini bekerja sebagai Kelompok Ahli Badan Pengarah Papua (BPP)