Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Buka-Bukaan Soal Viralnya Surat Permintaan CSR

Klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muhammad Luthfi saat audensi dengan LSM GMBI Cirebon/RMOLJabar
Klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muhammad Luthfi saat audensi dengan LSM GMBI Cirebon/RMOLJabar

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Muhammad Luthfi memastikan kedepan tidak akan ada mal administrasi atau surat menyurat yang liar tanpa ada persetujuan pimpinan DPRD.


Hal tersebut disampaikannya saat memberikan klarifikasi atas viralnya surat permintaan CSR di media sosial (medsos) di hadapan sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI Distrik Cirebon Raya. 

Lutfi mengklaim pihaknya telah mengklarifikasi kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon tentang mal administrasi surat permintaan CSR dan pihaknya merekomendasikan untuk mencabut surat permintaan CSR tersebut.

"Kami pastikan tidak ada dana CSR yang masuk ke DPRD, karena surat yang keluar sudah diambil lagi oleh Ketua komisi yang bersangkutan,” tegasnya, Senin (14/6). 

Selain itu, Luthfi memastikan DPRD bukan untuk mengurusi CSR, karena sesuai tupoksinya yaitu budgeting, penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

“Kami akan melakukan pembinaan ke dalam untuk memastikan tidak ada surat menyurat yang liar, selain itu diharapkan DPRD semakin profesional sesuai tupoksinya,” ujarnya.

Luthfi sangat mengapresiasi atas kritik yang disampaikan oleh LSM GMBI Cirebon sebagai lembaga sosial kontrol atas kinerja lembaga legislatif maupun eksekutif.

“Kami sangat berterimakasih atas kritik dan masukan untuk kemajuan Kabupaten Cirebon,” tutupnya.