Keuangan Sekretariat DPRD Pangandaran Buruk, Listrik dan Internet Terancam Diputus

Kondisi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran dinilai buruk, listrik dan internet diduga tak terbayar hingga terancam diputus.

Diketahui, kondisi pemburukan anggaran di Sekertariat DPRD Kabupaten Pangandaran bersumber dari tidak terealisasinya Ganti Uang (GU) yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) setempat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jalaludin membenarkan, bahwa listrik dan internet belum terbayar dan terancam diputus karena anggaran yang ada terpakai oleh kegiatan lain.

"Ya, benar. Kalau jujur begini, kita sudah punya kegiatan berdasarkan perencanaan yang berbatas waktu yaitu reses. Uangnya kesedot sama kegiatan itu," ungkap Jalaludin kepada Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (6/5).

Anggaran reses hanya terealisasi 60 persen, kata Jalaludin, ada batas waktu yang harus dipenuhi untuk kegiatan tersebut. Tahap pertama, tambah ia, maksimal dilakukan hingga bulan April.

"Akhirnya, karena reses harus dilaksanakan, maka anggaran yang tersedia di DPRD untuk kegiatan rutin kebutuhan ATK dan lain lain tersedot untuk pelaksanaan itu  karena ada GU yang mengendap di keuangan," terangnya.

Hal Ini, tutur Jalaludin, berakibat pada kegiatan yang memerlukan anggaran rutin di DPRD sejak dua bulan terakhir tidak bisa dibayarkan. ada sesuatu yang perlu dilakukan, tukas ia, yakni kontrol oleh DPRD terhadap sistem pengelolaan keuangan Daerah.

"Betul ada ancaman pemutusan listrik dan internet, karena cadangan yang untuk itu tersedot oleh kegiatan lain kan GU tidak terealisasi penuh," tandasnya.