Kiyai Kharismatis Cirebon Tentang Kebijakan Yang Mempermudah Investasi Bisnis Miras

Kiyai Soleh Zuhdi/Repro
Kiyai Soleh Zuhdi/Repro

Ketua Forum Pondok Pesantren Jawa Barat, Kiyai Soleh Zuhdi menentang keras kebijakan yang menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI).


Bagi Gus Sozu begitu ia akrab disapa, kebijakan yang mempermudah investasi bisnis miras itu akan membuat peredaran barang harm itu lebih bebas dan tingkat konsumsinya meningkat. Belum lagi, lanjutnya, dampak buruk dari minum keras (miras) yang akan merusak generasi muda.

“Kami para pimpinan Ponpes yang selama ini berjuang untuk menjauhkan generasi muda dari miras yang akan berakibat sangat buruk pada perangai anak-anak remaja bakalan semakin repot dan berat, “ kata Pengasuh Ponpes Al-Islah 2 ini dibilangan Buntet Cirebon, Sabtu (27/2)

Menurut Gus Sozu, tanpa aturan baru itu saja peredaran miras sulit di berantas dan sudah banyak ditemukan kasus kriminal yang berakar dari barang haram itu.

“Kami sangat prihatin belum lama ini dikabarkan ada anak gadis masih duduk dibangku sekolah dicekoki minuman keras oleh teman-temannya dan diperlakukan tidak senonoh oleh 6 temennya dan itu diakibatkan karena menkonsumsi miras, “ ungkapnya.

Selain itu, Ia khawatir kebijakan tersebut membuat tugas amar maruf dan nahyi munkar yang ia emban akan semakin berat. Pasalnya kebijakan tersebut akan membuat miras mudah di dapat tak hanya oleh orang dewasa, tapi juga kalangan remaja dan anak-anak dibawah umur.

Sebaliknya, kiyai kharismatis Cirebon itu mendesak pemerintah membatalkan kebijakan tersebut dan memperketat pembatasan peredaran miras. Pembina Padepokan Puser Bumi Nusantara ini mengingatakan jumlah investor miras yang datang ke tanah air tak akan sebanding kerusakan tatanan sosial dan keagamaan yang diakibatkannya.

Ia pun mengamini pandangan Politisi PPP Anggota DPR RI Illiza Sa'aduddin soal dampak buruk kebijakan tersebut.

“Investasi yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, malah bisa menimbulkan kekacauan sosial seperti yang disebabkan oleh peredaran miras,“ tutupnya.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan industri minuman keras (Miras) sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.