Koalisi dengan Demokrat dan PDIP, PKS KBB Tegaskan Enggan Kawin Paksa

PKS Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah melakukan kesepahaman koalisi dengan Partai Demokrat dan PDIP. Namun kesepahaman awal berpotensi berubah apabila partai koalisi mengajukan calon masing-masing.

Ketua DPD PKS KBB, Acep Hud Syalahudin memastikan tidak ada partai yang terakomodir jika masing-masing calon. Mengingat, ada tiga partai yang kini telah bersepakat untuk berkoalisi.

"Karena untuk pasangan itu yang pasti hanya dua nama untuk calon bupati dan wakil bupati," ucap Acep saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (27/7).

Menurutnya, ketiga partai yang tergabung dalam koalisi, baik PKS, Demokrat, dan PDIP sedari awal sudah saling memahami. Sehingga, nantinya salah satu partai akan diberikan pilihan untuk ikut mendukung, mengusung atau tidak bersama.

"Itu pilihan (masing-masing partai politik)," ungkapnya.

Acep mengungkap, PKS intens melakukan komunikasi dengan PDIP. Ia menegaksan PKS enggan kawin paksa untuk calon bupati dan wakil bupati.

"Karena ada beberapa kejadian, karena tidak chemistry, akhirnya belum apa-apa sudah pasea (betengkar) bukan hanya menang dan itu terjadi di beberapa daerah yang akhirnya yang menjadi korban tidak hanya ASN tapi masyarakat juga," bebernya.

"Itu terjadi di Kabupaten Bandung, KBB, makanya kita gak mau kawin paksa," tegasnya.

Sedangkan untuk komunikasi dengan Demokrat, Acep menyebut kedua partai telah memiliki calon yang bakal diusung. Yakni, Didik Agung Triwiyono dari PKS dan Demokrat mengusung Gilang Dirga.

"Nah, luar biasanya di pekan kemarin dari Partai Demokrat sudah mengeluarkan rekomendasi pasangan bahkan form B-KWK (form dukungan) untuk mendaftar ke KPU. Begitu progresnya," kata Acep menandaskan.